Tinjauan Teoritis Terhadap Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Oleh Mersinta Amelia

AMELIA, MERSINTA (2006) Tinjauan Teoritis Terhadap Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Oleh Mersinta Amelia. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A) Nama : Mersinta Amelia (NIM : 205012030) (B) Judul Skripsi : TINJAUAN TEORITIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI WALI PENGAWAS. (C) Halaman : vii + 82 halaman + 13 + 2006 (D) Kata Kunci : Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan (E) Isi Perwalian terjadi jika kekuasaan orang tua terhenti, baik karena salah satu atau keduanya telah meninggal dunia, karena adanya perceraian antara orang tuanya, karena dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, atau karena adanya yang dilahirkan tidak dalam perkawinan yang sah. Tujuan perwalian ini terutama agar si anak ada yang mengurus, baik pribadinya maupun harta kekayaan yang ditinggalkan si mati untuk anaknya. Tugas untuk mengawasi perwalian menurut KUH. Perdata Pasal 366 dapat dilimpahkan kepada Balai Harta Peninggalan. Dan tanggung jawab BHP sebagai wali pengawas adalah mengawasi wali dalam mengurus harta kekayaan anak di bawah umur. Metode yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah metode deskriptif dan normatif. Dalam perkara permohonan penjualan barang tidak bergerak harta anak di bawah umur dari Ny. Banowati Saptadji dengan Penetapan Pengadilan Semarang No. 1917/1981 Pdt.P.Semarang pengawasan oleh BHP telah ada sejak dilakukannya permohonan ijin menjual sampai selesainya penjualan. Penulis melakukan metode penelitian studi kepustakaan dan studi lapangan dengan hasil penelitian bahwa setelah dikeluarkannya Penetapan No.1817/1981 Pdt.P.Semarang mengijinkan Ny. Banowati Saptadji untuk menjual tanah warisan suaminya untuk kepentingan anak-anaknya dengan pengawasan dari Balai Harta Peninggalan. Wali maupun BHP sebagai wali pengawas yang menyebabkan kerugian dan melalaikan kewajiban serta tanggung jawabnya maka harus dicabut kekuasaannya dengan keputusan Pengadilan, dan yang bersangkutan dapat diwajibkan mengganti kerugian tersebut. (F) Acuan : 13 (1976-2006) (G) Pembimbing (Sugandi Ishak SH., MH.) (H) Penulis (Mersinta Amelia)

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 08 Aug 2018 09:23
Last Modified: 08 Aug 2018 09:23
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/7410

Actions (login required)

View Item View Item