NOVIA, KETTY (2006) Tugas Dewan Transportasi Kota Jakarta Dalam Penyelesaian Pelanggaran Penyelenggaraan Transportasi Bus (Studi Kasus Bus Patas Ac Mayasari Bakti) Oleh Ketty Novia. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak (A) Nama : Ketty Novia (NIM : 205020057). (B) Judul Skripsi : Tugas Dewan Transportasi Kota Jakarta dalam Penyelesaian Pelanggaran Penyelenggaraan Transportasi Bus (Studi Kasus Bus Patas AC Mayasari Bakti). (C) Halaman : viii + 111 + Lampiran + 2006. (D) Kata kunci : DTK-J, Tarif Bus (E) Isi : Dalam rangka membenahi masalah transportasi di DKI Jakarta, telah dibentuk Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTK-J). Salah satu tugas dari DTK-J adalah menampung aspirasi masyarakat di bidang transportasi. Salah satu contoh aspirasi masyarakat kepada DTK-J ialah pengaduan tentang adanya kenaikan tarif secara sepihak yang dilakukan oleh awak bus Mayasari Bakti PAC-29. Bagaimana kenaikan tarif secara sepihak tersebut ditinjau dari penumpang dan ketentuan yang mengatur tentang tarif bus patas AC? Bagaimana tugas DTK-J dalam menerima dan menyelesaikan pengaduan tersebut? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian normatif dan empiris. Data penelitian menunjukkan bahwa bagi penumpang, kenaikan tarif tersebut merupakan suatu bentuk paksaan dari awak bus. Selain itu, kenaikan tarif secara sepihak yang telah dilakukan oleh bus PAC-29 telah bertentangan dengan SK DPD Organda yang mengatur masalah tarif bus patas AC di Jakarta. Dalam menyelesaikan suatu pengaduan, DTK-J tidak menyelesaikannya sendiri, tetapi diserahkan kepada Dishub DKI Jakarta. DTK-J tidak mempunyai wewenang hukum untuk menindak secara langsung pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, mengajukan tuntutan hukum, bahkan melakukan advokasi untuk kepentingan masyarakat. Penulis berkesimpulan bahwa kenaikan tarif secara sepihak tersebut merupakan suatu bentuk paksaan dalam perjanjian pengangkutan yang telah bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata dan juga telah melakukan pelanggaran kesepakatan para operator bus tentang tarif bus patas AC di DKI Jakarta yang dituangkan dalam SK DPD Organda. Tugas DTK-J dalam menyelesaikan suatu pengaduan hanya sebagai penghubung atau mediator antara masyarakat dengan Dishub. Penulis menyarankan sebaiknya perlu meningkatkan upaya penegakkan dan pendidikan hukum bidang transportasi bagi seluruh aspek masyarakat dan memberikan wewenang yang lebih luas bagi DTK-J untuk menyelesaikan sendiri suatu pengaduan yang telah diterima, sehingga DTK-J secara langsung dapat meningkatan kualitas layanan transportasi di Jakarta. (F) Acuan : 41 (1975-2005) (G) Pembimbing Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M. (H) Penulis Ketty Novia
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 08 Aug 2018 09:37 |
| Last Modified: | 08 Aug 2018 09:37 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/7422 |
Actions (login required)
 |
View Item |
