Kedudukan hukum suatu tanah menurut hukum pertanahan nasional (Studi kasus sertifikat hak milik No. 1112) oleh Seruni Layungsari

LAYUNGSARI, SERUNI (2005) Kedudukan hukum suatu tanah menurut hukum pertanahan nasional (Studi kasus sertifikat hak milik No. 1112) oleh Seruni Layungsari. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.

Full text not available from this repository.

Abstract

Tanah merupakan benda tak bergerak yang dapat menajdi obyek sengketa yang kompleks, apabila atas satu obyek tanah diterbitkan lebih dari satu sertifikat hak milik. Tanah sebagai sumber hidup bagi sebagaian besar masyarakat Indonesia, sehingga sengketa yang terjadi karena terbitnya sertifikat lebih dari satu tidak dapat diselesaikan hanya dengan musyawarah saja, namun memerlukan penyelesaian dari pengadilan negeri agar mengelauarkan putusan yang tetap untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Dasar hukum PP No. 24 tahun 1997 telah dibuat sebagai batasan-batasan penerbitan sudah jelas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, empiris dan juga dilakukan pendekatan secara kualitatif. Kantior pertanahan Jakarta Timur tidak teliti dalam meneliti kelengkapan keterangan dan persyaratan mengenai alat bukti penguasaan atas tanah yang diajukan kepadanya. Menerbitkan sertifikat yang tidak mempunyai dasar hukum penerbitan membuat sertifikat tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian atas tanah yang tercantum dalam sertifikat tersebut.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 09 Aug 2018 01:51
Last Modified: 09 Aug 2018 01:51
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/7439

Actions (login required)

View Item View Item