Kedudukan Dan Kekuasaan Presiden Sebelum Dan Sesudah Amandemen I, II, III, IV, Undang-Undang Dasar 1945 Oleh Vicky Ferdian Sibuea

SIBUEA, VICKY FERDIAN (2005) Kedudukan Dan Kekuasaan Presiden Sebelum Dan Sesudah Amandemen I, II, III, IV, Undang-Undang Dasar 1945 Oleh Vicky Ferdian Sibuea. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.

Full text not available from this repository.

Abstract

Adanya amandemen I, II, III, IV UUD 1945yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yaitu melkukan perubahan terhadap pasal-pasal yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan bernegara, khususnya yang berkaitan erat dengan kedudukan dan kekuasaan Presiden ini merupakan faktor penyebabnya terbatasnya iklim demokrasi di Indonesia. Bagaimana kedudukan dan keuasaan Presiden sebelum dan sesudah Amandemen I, II, III, IV, UUD 1945. Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode deskripsi dan analisis. Terlihat kedudukan dan kekuasaan Presiden sebelum amandemen UUD 1945 dan setelah adanya amandemen I, II, III, IV UUD 1945 maka kedudukan dan kekuasaan presiden telah berubah ini terlihat bahwa Presiden telah dipilih secara langsung oleh rakyat. Presiden tidak lagi memegang kekuasaan untuk membentuk UU tetapi yang berhak memegang kekuasaan membentuk UU adalah DPR, Presiden dalam menjalankan kedudukannya sebagai Kepala Negara terlihat adanya keterlibatan lembaga negara lain yaitu DPR dan MA, dan adanya amandemen I, II, III, IV UUD 1945 maka kedaulatan rakyat sudah dibagi-bagi (didistribusikan) kelembaga negara seperti MPR, MA, MK, BPK, dan Presiden.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 09 Aug 2018 01:51
Last Modified: 09 Aug 2018 01:51
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/7440

Actions (login required)

View Item View Item