Kewengan pengailan negeri Jakarta Selatan dalam memeriksa dan mengadili sengketa arbitrase (studi perbandingan antara kasus PT Tempo Melawan PT Roche, dengan kasus PT Haseda melawan YPF Maxus BV, Mitsui Bussan Corrporation dan PT Indoturbine) / oleh TRIW

PRASETYA, TRIWILAPA THEO (2005) Kewengan pengailan negeri Jakarta Selatan dalam memeriksa dan mengadili sengketa arbitrase (studi perbandingan antara kasus PT Tempo Melawan PT Roche, dengan kasus PT Haseda melawan YPF Maxus BV, Mitsui Bussan Corrporation dan PT Indoturbine) / oleh TRIW. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.

Full text not available from this repository.

Abstract

Berdasarkan asas Pacta Sun Servanda, serta Pasal 3 dan 11 UU NO. 30 tahun 1999, apabila salah satu pihak mengajukan gugatan sengketa perjanjian yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase ke Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri wajib menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Akan tetapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan dalam kasus antara PT Tempo melawan PT Roche, hakim tetap menyatakan berwenang untuk mengadili perkara para pihak waloaupun telah terikat dalam perjanjian arbitra yang menyatakan bahwa semua sengketa (any dispute) yang timbul dari perjanjian pokok para pihak akan diselesaiakn melalui arbitrase, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak termasuk dalam kewenangan arbitrase sehingga harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Hal tersebut justru bertolak belakang dengan putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan di dalam kasus antara PT Haseda melawan YPF Maxus BV, Mitsui Bossan Corp, dan PT Indotorbine, dimana hakim menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara para pihak karena perjanjian para pihak telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Dengan adanya dua putusan tersebut jelas menimbulkan ketidak pastian hukum. Permasalahanya adalah UU No. 30 tahun 1999 tidak mengatur dengan jelas apakah perbuatan melawan hukum termasuk di dalam kewenangan mengadili arbitrase atau peradilan umum. Untuk menghindari hal-hal tersebut dalam kasus PT Tempo melawan PT Roche tersebut maka sebaiknya para pihak dalam membuat perjanjian menyusun selengkap mungkin.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 09 Aug 2018 02:12
Last Modified: 09 Aug 2018 02:12
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/7451

Actions (login required)

View Item View Item