Analisa hukum terhadap kasus sengketa pertanahan melalui peradilan tata usaha negara (studi kasus putusan pengadilan tata usaha negara dalam perkara pasaribu (penggugat) vs BPN Jakarta Selatan (Tergugat) dan PT Dharmala Intiland (Tergugat II Intervensi).

PUTRI, MARIASTUTY KUSUMA (2004) Analisa hukum terhadap kasus sengketa pertanahan melalui peradilan tata usaha negara (studi kasus putusan pengadilan tata usaha negara dalam perkara pasaribu (penggugat) vs BPN Jakarta Selatan (Tergugat) dan PT Dharmala Intiland (Tergugat II Intervensi). Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

Keputusan pejabat Tata Usaha di bidang pertanahan bersifat kongkrit, individu dan final. Salah satunya ialah keputusan berupa penerbitan sertifikat tanah. Tanah yang dimiliki oleh pihak pemegang hak tanah berdasarkan pada hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak atas pakai yang diberikan oleh Negara. Selanjutnya agar memberikan kepastian hukum kepada pemiliknya diserahkan sertifikat hak tas tanah. Terhadap satu objek tanah hanya terdapat satu sertifikat hak tas tanah namun dalam prakteknya terdapat dua kepemilikan sertifikat atas suatu tanah, sehingga hal ini menimbulkan ketidakpuasan pihak lain yang merasa berhak atas tanah yang sama dengan diterbitkan sertifikatnya oleh Badan/pejabat pertanahan. Hal ini menjadi salah satu penyebab timbulnya sengketa di bidang pertanahan. Sengketa ini yang kemudian menjadi kompetensi peradilan tata usaha negara untuk upaya penyelesaiannya. Adanya keputusan pejabat pertanahan Jakarta Selatan maka orang atau warga negara yang terkena kerugian akibat pengeluaran putusan ini dapat menggugat pejabat pertanahan melalui pengadilan tata usaha negara Sebagai badan peradilan, pengadilan tata usaha negara diharapkan mampu mengupayakan suatu keputusan yang memenuhi keadilan bagi para pihaknya terutama melindungi hak warga masyarakat, sehingga melalui upaya hukum terakhir yaitu membawa sengketa ini ke muka pengadilan tata usaha negara, maka setiap orang/warga masyarakat yang dirugikan dapat memperoleh kembali haknya sesuai tujuan hukum yaitu memberikan adanya keadilan dan kepastian.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Puskom untar untar
Date Deposited:	09 Aug 2018 02:56
Last Modified:	09 Aug 2018 02:56
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/7455

Actions (login required)

View Item