RIYANTO, RIYANTO (2005) Pelaksanaan Peningkatan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Bpn Nomor 6 Tahun 1998 Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Oleh Riyanto. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
Hak-hak atas tanah sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok Agraria sebagai hukum positif yang antara lain mengatur tentang macam-macam hak atas tanah yang dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum untuk memperoleh hak bagi memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu hak atas tanah tidak hanya mengandung fungsi sosial terapi juga mengandung nilai ekonomi bagi pemegangnya sehingga tanah merupakan factor sebagai tempat pelaksanaan pembangunan. Karena itu bagi mereka yang memperoleh hak atas tanah dengan karena perbuatan hukum atau peristiwa hukum sudah sewajarnya menyerahkan sebagian ekonomi yang diperolehnya kepada negara.Dasar hukum dari pada peningkatan hak atas tanah adalah Keputusan Mentri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang di berlakukan di Badan Pertanahan Nasional. Sebagai dasar penghitungan penetapan tarif peningkatan hak atas tanah, Nilai Harga Dasar Tanah dikalikan dengan Luas Tanah sama dengan Nilai Perolehan Tanah dikurangi Nilai Perolehan Tanah Tidak Kena Uang Pemasukan di kali 2% sama dengan besar Tarif yang harus di setor ke Kas Negara.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pelaksanaan Peningkatan Hak Atas Tanah. |
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 09 Aug 2018 06:44 |
| Last Modified: | 09 Aug 2018 06:44 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/7485 |
Actions (login required)
 |
View Item |
