UTAMA, DIANAYANTI (2005) Penguasaan Fisik Atas Tanah Negara Berdasarkan Surat Kaveling (Studi Kasus Di Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat) Oleh Dianayanti Utama. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
Surat Kaveling merupakan hasil perpetakan atas tanah yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum yang terkena proyek Law Enforcement (Penertiban). Ada dua permasalahan yang berkaitan dengan penguasaan atas tanah negara berdasarkan surat kaveling di Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Cengkareng. Pertama, Bagaimana peranan PD. Pembangunan Sarana Jaya didalam pemberian hak atas Tanah Negara dengan menerbitkan Surat Kaveling? Kedua, Bagaimana proses penerbitan sertipikat di atas Tanah Negara dengan bukti surat kaveling di Kantor BPN Jakarta Barat bagi pemilik tanah di Kelurahan Tegal Alur? Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum secara normatif dan penelitian hukum secara empiris (berdasarkan wawancara). Analisis penerbitan Surat Kaveling dan permohonan pendaftaran sertipikat yang berasal dari tanah kaveling berdasarkan Surat Menteri Agraria tanggal 1 Maret 1960 No. ka 3/1/1 mengenai status tanah Kotapraja/ Kabupaten yang dimilikinya berdasarkan UUPA bahwa tanah-tanah yang dikuasai oleh Daerah yang belum ada sesuatu haknya, yang berasal dari pembebasan hak-hak rakyat, maka tanah-tanah itu akan diberikan kepada daerah yang bersangkutan dengan hak penguasaan oleh daerah yang bersangkutan (beheer) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah negara, dalam melaksanakan kewenangannya terutama yang berkaitan dengan penerbitan surat kaveling atau ?perpetakan? yang dikuasai Pemerintah DKI Jakarta bagi kepentingan Law Enforcement. Pemerintah Daerah dan Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya yang mempunyai tugas mengelola tanah berdasarkan RAKP diberi kewenangan untuk menerbitkan surat kaveling. Pelaksanaan pendaftaran permohonan hak atas tanah yang berasal dari tanah kaveling dilakukan atas inisiatif pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, dan dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat kemudian sertipikat tersebut diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Tanah Kaveling. |
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 09 Aug 2018 09:44 |
| Last Modified: | 09 Aug 2018 09:44 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/7541 |
Actions (login required)
 |
View Item |
