KRISNAPATI, R. PUTRI (2005) Peranan pengurus Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) terhadap para anggotanya menurut Undang-undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi/ oleh R. PUTRI KRISNAPATI. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
Mengingat meningkatnya pembangunan di Indonesia pada semua bidang, khususnya bidang konstruksi. Maka pembangunan tersebut sangat membutuhkan peran aktif dari semua pihak. Termasuk juga asosiasi yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Berbicara mengenai asosiasi tentu saja berbicara mengenai kepengurusan. Dimana harus ada hubungan kerja sama antara pengurus dan anggotanya. Disinilah peran masing-masing pihak mulai timbul. Perikatan yang ada antara pengurus dengan anggota harus didasarkan pada suatu kekuatan hukum, agar dapat diberikan sanksi yang tegas pada pelanggarannya. Dalam hal ini pelanggaran yang sering terjadi adalah pemalsuan data sertifikasi. Banyak perusahaan konstruksi yang terlalu meremehkan sertifikasi karena mudah untuk dipalsukan, namun kekuatan dari sertifikasi itu penting bagi pembangunan konstruksi yang terkait dengan pembangunan nasional maupun internasional. Dalam rangka menghadapi era globalisasi, dengan berpedoman pada undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang terkait pada bidang konstruksi. Khususnya pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang secara umum membahas bidang konstruksi di Indonesia, maka Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) sebagai salah satu asosiasi jasa konstruksi tidak terlepas dari persoalan tersebut. Bahkan tidak hanya itu, AKI merupakan satu-satunya asosiasi jasa konstruksi yang mampu bersaing menghadapi globalisasi bidang konstruksi di dunia internasional, selain berperan aktif dalam menggalakkan sertifikasi melalui perusahaan-perusahaan konstruksi yang menjadi anggotanya. Untuk meningkatkan kompetensi dari sertifikasi itu sendiri, maka perlu adanya sosialisasi dan penjelasan lebih jauh, baik itu mengenai sertifikasi itu sendiri maupun mengenai peraturan tentang jasa konstruksi. Hal ini bisa dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan ataupun menerapkan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi dalam bidang konstruksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu perlu juga ditingkatkannya kemampuan pelaku usaha jasa konstruksi khususnya pada Sumber Daya Manusia (SDM), baik kemampuan pengalaman, keahlian dan keterampilan yang masih berkompetensi rendah untuk mampu bersaing menghadapi era globalisasi.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | PERANAN ASOSIASI KONTRAKTOR INDONESIA |
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 10 Aug 2018 08:16 |
| Last Modified: | 10 Aug 2018 08:16 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/7600 |
Actions (login required)
 |
View Item |
