Efektifitas implementasi pasal 34 ayat (2) peraturan daerah DKI nomor 12 tahun 2003 di wilayah Kota Madya Jakarta Timur (periode juli sampai september 2009) / oleh Dodi Denes Susandra

Susandra, Dodi Denes (2010) Efektifitas implementasi pasal 34 ayat (2) peraturan daerah DKI nomor 12 tahun 2003 di wilayah Kota Madya Jakarta Timur (periode juli sampai september 2009) / oleh Dodi Denes Susandra. Informasi Detail Skripsi. p. 99. ISSN 205040011

[img] Text
4.pdf - Published Version

Download (101kB)

Abstract

(A) Nama : Dodi Denes Susandra (NIM : 205040011). (B) Judul Skripsi : Efektifitas Implementasi Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Daerah DKI Nomor 12 tahun 2003 di wilayah Kota Madya Jakarta Timur (periode juli sampai September 2009). (C) Halaman : ix +97+34 +2010 (D) Kata Kunci : Efektifitas, Implementasi, Perda, Pengembokan Roda Mobil. (E) Isi : Jakarta merupakan Ibu Kota Negara sebagai pusat Pemerintahan dan Bisnis ternyata memiliki banyak permasalahan salah satunya adalah masalah kemacetan akibat parkir liar dan berhenti sembarangan di jalan yang memiliki rambu-rambu larangan parkir dan berhenti, Pemerintah Daerah DKI melalui perangkat Dinas Perhubungan dan Kepolisian memberikan bentuk pengawasan dan penegakan hukum melalui operasi penggembokan roda mobil dengan dasar hukum peraturan daerah DKI Nomor 12 tahun 2003 tentang lalu lintas angkutan jalan,kereta api,sungai dan danau serta penyeberangan di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini yang menjadi permasalahan apakah pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah DKI Nomor 12 tahun 2003 di wilayah Kota Madya Jakarta Timur (periode juli sampai September 2009) sudah efektif diterapkan? Penulis meneliti permasalahan ini dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif sosiologis dengan pendekatan kualitatif, tehnik pengumpulan data berupa wawancara dan quesioner. Data penelitian memperlihatkan penyebab tidak terlaksananya dengan baik atau tidak efektifnya peraturan tersebut adalah kurangnya anggaran dari Pemerintah Kota Madya Jakarta Timur kepada Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur dalam menggelar razia pengawasan dan penertiban parkir, kurangnya jumlah petugas di lapangan untuk mengawasi, kurangnya jumlah gembok yang digunakan dalam menggelar operasi pengawasan dan penertiban parkir dan kurang memadainya lagi lahan parkir di wilayah Jakarta Timur. dari hasil penelitian penulis berpendapat bahwa Pemerintah harus menambah anggaran untuk pembelian gembok dan biaya operasional dalam penegakan hukum. Sebaiknya Pemerintah Provinsi DKI harus mengutamakan kebijakan yang lebih komprehensif yaitu dengan membatasi jumlah kendaraan bermotor yang diproduksi dan masuk ke Indonesia terutama yang beredar di Jakarta. (F) Acuan : 34 (1983-2008) (G) Pembimbing Muhammad Abudan, S.H.,M.H (H) Penulis Dodi Denes Susandra

Item Type: Article
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 15 May 2017 02:55
Last Modified: 15 May 2017 02:55
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/769

Actions (login required)

View Item View Item