DIMYATI, AYU CITAWATI (2004) Efektivitas PP No. 10 Tahun 1983 juncto PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi PNS di Kota Tangerang / oleh Ayu Citawati Dimyati. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
Dengan dikeluarkannya PP No. 10 Tahun 1983 juncto PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin perkawinan dan perceraianbagi PNS, yang tidak lain adalah merupakan peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka seluruh PNS wajib mentaati seluruh ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 juncto PP No. 45 Tahun 1990 tersebut. Di dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PP No. 10 Tahun 1983 juncto PP No. 45 Tahun 1990 dikatakan bahwa, bagi setiap PNS yang akan beristri lebih dari seorang dan atau melakukan perceraian harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, selain itu harus juga dipenuhi syarat kumulatif dan syarat alternatif. Namun di dalam kenyataannya, di masyarakat ada oknum PNS yang menyimpang dari ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 PP tersebut, yaitu PNS yang bersangkutan beristri lebih dari seorang dan atau melakukan perceraian tanpa izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Hal ini terutama tampak pada perihal adanya izin perkawinan, dalam hal perkawinan kedua/ketiga/keempat dari seorang PNS pria tidak dilakukan sesuai prosedur yang berlaku (tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan perkawinan keduanya di bawah tangan) seperti halnya yang terdapat di daerah kota Tangerang. Oleh karena itu, penulis ingin peneliti sejauh manakah efektivitas PP No. 10 Tahun 1983 juncto PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin pelaksanaan perkawinan dan perceraian bagi PNS di Kota Tangerang. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa penerapan/pelaksanaan izin perkawinan dan perceraian di Kota Tangerang sudah dapat dikatakan efektif/sesuai dengan PP No. 10 Tahun 1983 juncto PP No. 45 Tahun 1990, hal ini terbukti dengan adanya izin perceraian bagi PNS yang sesuai dengan prosedur serta menjatuhan sanksi terhadap oknum PNS yang melanggar. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat juga beberapa penyimpangan/pelanggaran terhadap izin perkawinan bagi PNS di Kota Tangerang. Beberapa faktor yang menyebabkan masalah tersebut tidak terkover yaitu antara lain karena lemahnya pengawasan melekat (waskat) dari pejabat/atasannya terhadap bawahannya apabila dengan tidak adanya pengaduan dari istri pertama sehingga membuat seorang atasan tidak mengetahui adanya penyimpangan mengenai izin perkawinan yang dilakukan pegawainya, kurangnya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan mengenai masalah perkawinan dan perceraian terhadap PNS yang bersangkutan, serta adanya sikap tidak mau tahu/tidak ikut campur dari rekan kerja maupun dari masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum PNS tersebut.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 13 Aug 2018 04:13 |
| Last Modified: | 13 Aug 2018 04:13 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/7728 |
Actions (login required)
 |
View Item |
