Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Di Malaysia Ditinjau Dari Uu No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Yenny Soetantijo

SOETANTIJO, YENNY (2005) Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Di Malaysia Ditinjau Dari Uu No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Yenny Soetantijo. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.

Full text not available from this repository.

Abstract

Perlindungan hukum yang dilakukan terhadap TKW Indonesia di Malaysia kurang mendapat perhatian dari pemerintah dalam kurun waktu yang cukup lama, memasuki awal tahun 2004 terjadi kasus penyiksaan terhadap TKW Indonesia yang terjadi di Malaysia bernama Nirmala Bonat, kasus ini menggemparkan masyarakat Indonesia dan Malaysia. Sehingga untuk mencegah terulang kembali kasus tersebut maka pemerintah bersama dengan DPR membuat Undang-undang yang mengatur tentang TKI di luar negeri. Pada tanggal 18 Oktober 2004 terbentuklah Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Setelah penulis mengumpulkan data-data baik yang bersifat wawancara maupun data-data yang didapat dilapangan menyimpulkan bahwa Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri sudah cukup dalam melindungi TKW Indonesia di Malaysia walaupun masih terdapat banyak kekurangan karena Undang-Undang ini termasuk yang pertama kali dibuat di Indonesia. Adapun kekurangannya adalah belum dikeluarkannya peraturan pelaksanaannya walaupun Undang-Undang ini telah diberlakukan sejak disahkan dan tata cara pengaturan sanksi yang masih memberatkan calon TKI atau TKI. Indonesia telah melakukan hubungan bilateral dengan membuat perjanjian yang terbentuk dalam MOU antara pemerintah Indonesia dengan pemerintahan Malaysia mengenai ?Tata Cara Penempatan TKI di Malaysia?. Didalam MOU antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia ternyata hanya membahas pekerjaan di sektor formal saja, sedangkan pekerjaan di sektor informal masih belum selesai dibahas oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 13 Aug 2018 04:25
Last Modified: 13 Aug 2018 04:25
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/7738

Actions (login required)

View Item View Item