IRAWAN, YOZA (2004) Kajian hukum terhadap Rancangan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektrpnik yang diajukan oleh pemerintah / oleh Yoza Irawan. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
Kemajuan teknologi telah membuat kemudahan bagi manusia, salah satunya adalah dengan adanya transaksi elektronik (E-Commerce). Akan tetapi sejalan dengan kemajuan teknologi itu juga timbul permasalahan-permasalahan. Salah satu yang menjadi masalah pokok adalah tidak adanya Undang-undang yang mengatur mengenai transaksi eletronik tersebut. Sampai saat untuk pengaturan transaksi elektronik ini baru dalam tahap Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh pemerintah dengan bantuan dari lembaga kajian hukum dan teknologi FH-UI. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang Apakah Rancangan Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh pemerintah akan dapat memenuhi kebutuhan hukum yang diperlukan untuk menunjang kontrak transaksi elektronik yang lebih aman. Berdasarkan kajian yang penulis lakukan, terdapat beberapa permasalahan pokok yang harus dipenuhi dalam suatu transaksi elektronik. Permasalahan tersebut antara lain adalah permasalahan substansial yaitu keaslian data, keabsahan, kerahasiaan, keamanan dan availabilitas dan permasalahan prosedural yang terdiri dari: yurisdiksi atau forum, hukum yang ditetapkan dan pembuktian. Untuk mengetahui pengaturan permasalahan ini, di dalam Rancangan Undang-undang informasi dan transaksi elektronik ternyata telah diatur sedemikian rupa, sehingga dengan pengaturan tersebut dapat dikatakan bahwa Rancangan Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik yang dibuat oleh pemerintah akan dapat memenuhi kebutuhan hukum yang diperlukan untuk menunjang kontrak transaksi eletronik yang lebih aman. Hanya saja dalam pengaturan Rancangan Undang-undang bersangkutan masih terdapat kekurangan dalam pengaturan tentang kriptografi dan belum adanya sanksi bagi penyelenggaraan sistem elektronik yang melanggar ketentuan di dalam Rancangan Undang-undang. Oleh sebab itu perlu adanya penyempurnaan lebih lanjut dari Rancangan Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik sebelum dijadikan undang-undang. Dan diharapkan dalam waktud ekat Rancangan Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik dapat segera ditingkatkan menjadi undang-undang.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 13 Aug 2018 06:57 |
| Last Modified: | 13 Aug 2018 06:57 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/7768 |
Actions (login required)
 |
View Item |
