WISNUADI, YUWONO (2004) Kajian hukum terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR / oleh Yuwono Wisnu. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
Masalah ketenagakerjaan di Indonesia, salah satunya adalah sulitnya lapangan pekerjaan. Penempatan TKI ke luar negeri merupakan upaya untuk mengatasi hal tersebut. Sampai saat ini tidak ada Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Sekarang telah ada beberapa lembaga yang mengeluarkan Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan TKI, yaitu konsorsium Perlindungan Buruh Migran Indonesia (KOPBUMI), Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DEPNAKERTRANS), Universitas Brawijaya Malang dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR membuat Rancangan Undang-undang Perlindungan TKI dengan nama Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di luar Negeri. Permasalahan yang diteliti adalah apakah Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di luar negeri yang dibuat DPR telah dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi TKI di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian empiris/sosiologis. Rancangan Undang-undang tentang perlindungan pekerja Indonesia di luar Negeri yang diusulkan oleh DPR telah melindungi kepentingan hak-hak pekerja, akan tetapi masih terdapat kekurangan, yaitu masih adanya pasal-pasal yang bertentangan satu sama lain, tidak adanya aturan yang melarang percaloan, biaya untuk memperpanjang dokumen di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), kewajiban penyelenggaraan untuk membuatkan rekening bank bagi pekerja, serta prosedur pencairan dana asuransi perlindungan pekerja. Sebaiknya perlu ada penyempurnaan lebih lanjut dari Rancangan Undang - undang tentang Perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri sebelum disahkan menjadi Undang-undang, selain itu perlu adanya perbaikan dari mentalitas aparat penegak hukum, selanjutnya dibutuhkan kordinasi yang lebih baik antara DPR dengan pemerintah, dan adanya perbaikan tempat pemulangan pekerja.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 13 Aug 2018 07:08 |
| Last Modified: | 13 Aug 2018 07:08 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/7769 |
Actions (login required)
 |
View Item |
