Perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian milik perorangan dengan penggarap (studi kasus di Desa Gaga Kecamatan Pakuaji Kabupaten Tangerang) / oleh Yoses Potanobu

POTANOBU, YOSES (2004) Perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian milik perorangan dengan penggarap (studi kasus di Desa Gaga Kecamatan Pakuaji Kabupaten Tangerang) / oleh Yoses Potanobu. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

Negara kita adalah negara agraris yang sebagian besar mata pencaharian dari masyarakatnya adalah bertani. Kegiatan bertani ini sudah ada sejak dahulu kala dan sudah menjadi suatu pekerjaan yang tetap dilakukan. Dalam usahanya, petani membutuhkan tanah untuk digarapnya. Tetapi tidak semua petani mempunyai tanah dan tidak semua orang yang mempunyai hak atas tanah mau mengusahakannya sendiri. Sehingga pada akhirnya terjadilah suatu hubungan yang bersifat timbal balik antara pemilik tanah dengan petani penggarap yang mengakibatkan terjadinya hubungan hukum. Akibat dari hubungan hukum tersebut menimbulkan suatu perjanjian, dimana isi dari perjanjian tersebut menyatakan bahwa hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan, dibagi dua antara pemilik dengan penggarap menurut imbangan yang telah ditentukan sebelumnya. Perjanjian tersebut kita kenal dengan nama Perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian milik perorangan dengan penggarap Perjanjian bagi hasil. Tujuan Perjanjian bagi hasil ini untuk melindungi para petani penggarap yang sering menerima syarat-syarat perjanjian yang memberi hak kepadanya atas bagian yang sangat tidak sesuai dengan tenaga dan biaya yang telah dikeluarkannya. Perjanjian bagi hasil tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Kitab Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang secara langsung melakukan wawancara dengan aparat desa, pemilik tanah, dan penggarap. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, didapatkan bahwa hukum kebiasaan telah menjadi pedoman dalam pengaturan Perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah pertanian dengan penggarap. Oleh sebab itu menurut penulis seharusnya perlu diadakan sosialisasi di bidang hukum, khususnya mengenai Perjanjian bagi hasil ini.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 14 Aug 2018 08:47
Last Modified: 14 Aug 2018 08:47
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/7900

Actions (login required)

View Item View Item