OKTARINA, REGINA FELICIA (2005) Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Penerapan Prinsip Release And Discharge (Studi Kasus Pada Pt. Pancaputera Bangunperrsada) Oleh Regina Felicia Oktarina. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
Di dalam melakukan kegiatan usahanya, suatu perseroan haruslah mempunyai organ pengurus. Tugas dari organ pengurus ini adalah untuk melakukan kegiatan kepengurusan perseroan sehingga perseroan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Di dalam melakukan kepengurusan, kekuasaan tertinggi ada di RUPS. Perwakilan perseroan adalah Direksi dan yang mengawasi Direksi adalah Komisaris. Apabila Direksi mengeluarkan kebijaksanaan haruslah dirundingkan dahulu dalam RUPS, namun dalam PT. Pancaputera Bangunpersada tidaklah demikian, karena adanya hubungan keluarga di dalam perseroan tersebut. Maka dari itu segala sesuatu yang berhubungan atau tindakan intern perseroan tersebut, jarang sekali dibuat di dalam bentuk tertulis, sehingga muncul banyak kesulitan pendataan dan susah untuk dibuktikan. Penulis di dalam melakukan penelitian mengenai masalah pemberian atau penerapan prinsip Release and Discharge dalam perseroan dan juga mengenai perlindungan hukum bagi masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya pada PT. Pancaputera Bangunpersada tersebut dengan menggunakan metode penelitian empiris. Data penelitian yang penulis peroleh memperlihatkan adanya perbedaan penafsiran antara UUPT dengan penafsiran Direksi perseroan tersebut dan juga Direksi kurang bertanggung jawab penuh atas pengeluaran kebijaksanaan pemberian Release and Discharge tersebut. Sebaiknya PT. Pancaputera Bangunpersada menerapkan kehati-hatian dalam melakukan kepengurusan perseroan dan mengadakan RUPS secara rutin setiap tahun. Selain mengadakan RUPS tahunan secara rutin, perseroan sebaiknya juga mengaudit dan membuat laporan tahunan perseroan yang dilakukan oleh seorang auditor yang diperintahkan oleh Direksi. Sanksi yang akan diberikan pada Direksi adalah dipecat secara tidak terhormat dan juga harus mengganti kerugian dan bagi staf dikenai Pasal 374 KUHP tentang penggelapan. Bagi Direksi apabila dapat dibuktikan bukan karena kesalahannya ia dapat dibebaskan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 15 Aug 2018 04:10 |
| Last Modified: | 15 Aug 2018 04:10 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/7969 |
Actions (login required)
 |
View Item |
