SURIANI, SURIANI (2003) Analisis kewajiban negara RI setelah meratifikasi Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (diskriminasi dalam rumah tangga). Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
Indonesia sebagai salah satu negara merdeka dan berdaulat, dalam hal ini sebagai subjek hukum internasional tidak dapat menghindari diri dari pergaulan internasional khususnya dalam melakukan perjanjian internasional. Sebagai bukti Indonesia telah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita 1979 dan diundangkan dengan undang-undang No.7 Tahun 1984. Ini menunjukkan Indonesia telah ikut serta dalam menegakkan hak-hak asasi wanita serta kesetaraan antara wanita dengan laki-laki di tingkat nasional maupun internasional. Namun setelah hampir 19 tahun, Indonesia belum sungguh-sungguh menghapus diskrimnasi tersebut. Hal ini dapat terlihat dari berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang diduga masih melanggar hak asasi wanita yang bersifat diskriminasi belum direvisi atau diamandemenkan, khususnya di bidang kekerasan dalam rumah tangga seperti terungkap dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang kedudukan wanita dalam rumah tangga, KUHP tentang penganiayaan dan perkosaan serta peraturan tenaga kerja lainnya. Sebagai negara peserta yang telah meratifikasi konvensi wanita 1979 ini, Indonesia mengemban kewajiban untuk segera melakukan penghapusan peraturan [-peraturan yang diskriminatif.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 28 Sep 2018 06:42 |
| Last Modified: | 28 Sep 2018 06:42 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/8085 |
Actions (login required)
 |
View Item |
