NURHAYATI, ANI (2003) Perubahan kedudukan MPR Pasca Amandemen III - IV UUD 1945 Tahun 2001 - 2002. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
Perubahan kedudukan MPR yang semula diposisikan sebagai lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara yang sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya membawa konsekuensi pada berkurangnya kekuasaan MPR. Hal ini terutama berkaitan dengan pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat. Untuk mengetahui permasalahan tersebut secara rinci, penulis menggunakan 2 (dua) metode penelitian yakni metode normatif (studi kepustakaan) dan metode empiris. Metode normatif penulis lakukan dengan meneliti berbagai literatur yang berkaitan dengan mewawancarai para pihak yang berhubungan langsung dengan topik tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, kedaulatan rakyat pasca amandemen III - IV UUD 1945 akan dilaksanakan menurut UUD. Ini artinya kedaulatan rakyat dipegang dan dilaksanakan oleh semua lembaga negara yang diatur dalam UUD dengan porsi yang sama besar sehingga tidak ada lagi lembaga yang bersifat supreme. Dalam kedudukannya yang sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya MPR kini tidak lagi berhak meminta pertanggungjawaban mereka seperti yang dilakukan selama ini khususnya pertanggungjawaban presiden. Dalam konstruksi yang demikian, maka sistem check and balances akan dapat diterapkan dengan lebih baik terlebih lagi dengan telah dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang akan memperkuat fungsi kontrol dalam pelaksanaan sistem check and balances tersebut.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 09 Oct 2018 08:56 |
| Last Modified: | 09 Oct 2018 08:56 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/8345 |
Actions (login required)
 |
View Item |
