Tinjauan hukum perjanjian pembangunan pekerjaan konstruksi (studi kasus pada proyek gedung Ex. Sahabat-Cakung)

HANDAYANI, HANNY (2003) Tinjauan hukum perjanjian pembangunan pekerjaan konstruksi (studi kasus pada proyek gedung Ex. Sahabat-Cakung). Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Suatu kontrak pemborongan dan konstruksi, banyak resiko dan masalah yang mungkin menghambat. Resiko tersebut dapat mencakup keadaan force majeur atau resiko di luar force majeur, baik risiko fisik maupun risiko non fisik. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang ditinjau dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi perjanjian pemborongan kerja dan konstruksi, serta bagaimana upaya penyelesaian hukum terhadap sengketa perjanjian tersebut. Permasalahan di atas akan dibahas dengan metode pendekatan yuridis-empiris. Data primer diperoleh dengan penelitian lapangan, yaitu studi kasus wanprestasi terhadap perjanjian kontrak antara PT. CKI dan PT IDEA dan data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan, yaitu buku-buku, dokumen-dokumen, serta peraturan perundang-undangan Hasil penelitian studi kasus menunjukkan bahwa pada PT IDEA menuntut PT CKI telah melakukan wanprestasi atas pembayaran biaya pemborongan. Dalam penelitian kepustakaan diperoleh data tentang adanya macam-macam risiko pelaksanaan perjanjian pemborongan. Penulis melakukan analisis hasil penelitian dengan melakukan perbandingan hukum yang mengatur pelaksanaan perjanjian dan akibat-akibatnya, serta bentuk penyelesaian sengketa pada KUHPer, UU No. 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, UU No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan jasa konstruksi, AV 1941. Perbandingan hukum ini menunjukkan bahwa masing-masing peraturan mempunyai ketentuan-ketentuan sendiri tentang kedudukan dan tanggungjawab para pihak dalam hal-hal tertentu. KUHPer tidak mengatur secara lengkap tentang perjanjian pemborongan, oleh karena itu berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka perjanjian yang disepakati dan ditandatangani secara sah oleh para pihak dan dituangkan dalam bentuk tertulis inilah yang menjadi alat pembuktian yang utama dan mengikat atas pelaksanaan perjanjian beserta akibat-akibatnya bagi para pihak yang berkepentingan. Sedangkan peraturan-peraturan hukum lainnya hanya sebagai pelengkap yang bersifat mengatur. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan, seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Penulis menyarankan bahwa banyaknya risiko dan ketimpangan-ketimpangan dalam kontrak pemborongan dan konstruksi, sudah seharusnya mendapatkan pengaturan yang rinci dalam kontrak yang bersangkutan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 10 Oct 2018 09:10
Last Modified: 10 Oct 2018 09:10
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/8407

Actions (login required)

View Item View Item