SUSAN, CUT IVANA (2003) Tinjauan yuridis penerapan asas pemisahan horizontal dalam hal tanah sebagai objek jaminan kredit menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1996. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
Hak atas tanah selain mempunyai fungsi sosial juga memiliki nilai ekonomis, sehingga hak atas tanah dapat dijadikan jaminan utang dalam perjanjian kredit, baik hak atas tanahnya saja maupun berikut benda-benda yang ada di atasnya. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria maupun Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah menganut asas pemisahan horizontal, di mana hak atas tanah dengan benda-benda yang ada diatasnya terpisah, sehingga memiliki konsekuensi dimana antara pemilik hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya dapat berbeda. Juga dalam hal tanah sebagai jaminan kredit dapat hanya meliputi hak atas tanahnya saja tanpa berikut dengan bangunan. Namun dalam prakteknya, asas pemisahan horizontal tidak dapat dilaksanakan karena kreditur kesulitan dalam hal eksekusi jika terjadi kredit macet maupun dalam hal pendaftaran objek hak tanggungan, padahal Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) maupun Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) menganut asas pemisahan horizontal yang seharusnya dapat dilaksanakan dalam praktek. Oleh karena itu sebaiknya pihak kreditur dapat menerima jaminan utang berupa hak atas tanah berikut atau tanpa berikut benda-benda yang ada diatasnya.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 10 Oct 2018 09:22 |
| Last Modified: | 10 Oct 2018 09:22 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/8421 |
Actions (login required)
 |
View Item |
