Wanprestasi pada perjanjian pembangunan rumah toko dan penentuan bagian (studi kasus ruko pluit Raya)

NAIPENG, NAIPENG (2003) Wanprestasi pada perjanjian pembangunan rumah toko dan penentuan bagian (studi kasus ruko pluit Raya). Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

Perkara wanprestasi antara sukadi selaku penggugat dengan Sudarsono Mansyur selaku Tergugat terjadi karena Penggugat merasa dirugikan atas tindakan tergugat yang tidak menyelesaikan pembangunan 7 unit ruko bagian penggugat sesuai kesepakatan dalam Akta No. 94 tanggal 16 Oktober 1996, sehingga menurutnya tergugat tidak berhak menjual 2 unit ruko bagian tergugat yang masih dikuasai oleh penggugat. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Jakarta Utara yang kemudian memutuskan menolak gugatan penggugat dengan pertimbangan pada kenyataannya fisik bangunan ruko tersebut telah sesuai dengan kesepakatan yaitu telah mencapai pengecoran penutup lantai IV sehingga tergugat berhak untuk menjual 6 unit ruko yang menjadi bagiannya, serta memerintahkan penggugat untuk menyerahkan 2 unit ruko kepada tergugat. Atas putusan pengadilan negeri Jakarta Utara tersebut Penggugat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memberikan putusan menghukum tergugat untuk menyelesaikan pembangunan 7 unit ruko yang menjadi bagian penggugat serta menyatakan tergugat tidak berhak menjual sisa unit ruko yang menjadi haknya sebelum dia menyelesaikan pembangunan ruko yang menjadi hak Pengugat. Perbedaan putusan antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi menimbulkan perbedaan persepsi antara penggugat dan tergugat karena keduanya merasa telah melakukan prestasinya dengan baik. Oleh sebab itu dalam membuat suatu perjanjian para pihak sebaiknya menyatakan dengan tegas apa yang dikehendakinya dalam perjanjian sehingga tidak menimbulkan perbedaan persepsi dan dan pemerintah sebaiknya mengadakan pembaharuan hukum mengenai perjanjian pemborongan karena Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai dasar perjanjian pemborongan dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perjanjian-perjanjian di masyarakat yang semakin kompleks.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 11 Oct 2018 02:57
Last Modified: 11 Oct 2018 02:57
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/8443

Actions (login required)

View Item View Item