Kompetensi lembaga perlindungan saksi dan korban terhadap saksi pada tindak pidana hak asasi manusia

Christian, Randy (2010) Kompetensi lembaga perlindungan saksi dan korban terhadap saksi pada tindak pidana hak asasi manusia. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
1.pdf - Published Version

Download (91kB)

Abstract

(A). Nama : Randy Christian (NIM : 205040045) (B). Judul Skripsi :?KOMPETENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TERHADAP SAKSI PADA TINDAK PIDANA HAK ASASI MANUSIA.? (C). Halaman : vii + 75 + lampiran, 2009 (D). Kata Kunci : Kompetensi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (E). Isi : Saksi dan korban merupakan elemen yang sangat penting pada proses pembuktian di pengadilan, karena keterangan saksi berfungsi sebagai alat bukti hakim dalam memutus suatu perkara, sedangkan korban dapat memberi gambaran kepada hakim berkenaan dengan seberapa jauh tindak pidana dilakukan. Oleh karena itu disusun Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) dan dibentuklah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk pelaksanaanya. Namun ketentuan mengenai ketentuan kelembagaan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Undang-Undang Perlindungan saksi dan korban masih sangat umum, sehingga timbul permasalahan bagaimana kompetensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap saksi pada tindak pidana Hak Asasi Manusia? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang terdiri dari bahan hukum primer ditambah bahan hukum sekunder seperti buku, koran, dan data-data dari internet. Untuk mendukung analisa terhadap data sekunder, penulis menulis gambaran umum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Data penelitian yang penulis peroleh memperlihatkan kurangnya sosialisasi terhadap UU PSK serta LPSK itu sendiri, sehingga tidak banyak publik maupun kalangan praktisi hukum serta aparat penegak hukum mengetahui substansi UU PSK dan bagaimana kedudukan, tugas, peran, serta tanggung jawab dari LPSK itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan beberapa perubahan mengenai UU PSK, sehingga ke depannya LPSK menjadi suatu lembaga independen yang mempunyai kompetensi di Indonesia. (F). Acuan : 21 (1979 ? 2007) (G). Pembimbing : Soetan Budi SS, S.H., M.H. (H). Penulis : Randy Christian

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 17 May 2017 04:06
Last Modified: 17 May 2017 04:06
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/873

Actions (login required)

View Item View Item