Analisis terhadap pelaksanaan penerbitan AMDAL dalam pembangunan Apartemen City Terrace dilihat dari sudut peraturan perundang-undangan : studi kasus nomor 42/G/2015/PTUN-BDG jo. 295/B/2015/PT.TUN.JKT jo. 60PK/TUN/2016 / Jevi Vanasari

Vanasari, Jevi (2018) Analisis terhadap pelaksanaan penerbitan AMDAL dalam pembangunan Apartemen City Terrace dilihat dari sudut peraturan perundang-undangan : studi kasus nomor 42/G/2015/PTUN-BDG jo. 295/B/2015/PT.TUN.JKT jo. 60PK/TUN/2016 / Jevi Vanasari. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pembangunan rumah susun (apartemen) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang sering terjadi seiring banyaknya pembangunan apartemen yang diselenggarakan di Indonesia adalah berkaitan dengan penerbitan AMDAL dan pelaksanaan rencana tata ruang. Permasalahan penerbitan AMDAL seperti pada kasus dalam Putusan Nomor 42/G/2015/PTUN-BDG jo. 295/B/2015/PT.TUN.JKT jo. 60PK/TUN/2016 dimana pada pengadilan tingkat pertama menyatakan batal keputusan kelayakan lingkungan atas pembangunan Apartemen City Terrace, sedangkan pada tingkat banding dan peninjauan kembali menyatakan keputusan kelayakan lingkungan tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana pelaksanaan penerbitan AMDAL dalam rangka rencana pembangunan Apartemen City Terrace? Dalam meneliti hal ini Penulis menggunakan metode penelitian normatif didukung dengan data wawancara dengan menggunakan teori tentang rumah susun, teori mengenai AMDAL, dan teori tentang rencana tata ruang. Hasil analisis serta pembahasan Penulis menemukan bahwa penerbitan AMDAL dalam kasus Apartemen City Terrace bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) dan (3) PP Izin Lingkungan karena lokasi pembangunan apartemen tersebut tidak sesuai dengan Perda RTRW Kota Bekasi sehingga pelaksanaan RTRW Kota Bekasi tidak terlaksana dengan baik. Bagi badan pemerintahan seperti Dinas Lingkungan Hidup dan tim internal pemerintah, sebaiknya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat lebih teliti dalam mengeluarkan suatu keputusan serta lebih memahami peraturan daerah terkait dengan permasalahan yang dihadapi

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 02 Nov 2018 08:44
Last Modified: 02 Nov 2018 08:44
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/9259

Actions (login required)

View Item View Item