Penafsiran hak tolak atas penyembunyian identtas pelaku kejahatan menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers

Susanto, Maria Cintia Dewi (2010) Penafsiran hak tolak atas penyembunyian identtas pelaku kejahatan menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
4.pdf - Published Version

Download (102kB)

Abstract

(A) Nama: Maria Cintia Dewi Susanto (NIM: 205060043). (B) Judul Skripsi: Penafsiran Hak Tolak Atas Penyembunyian Identitas Pelaku Kejahatan Menurut Pasal 1 Angka (10) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. (C) Halaman: vii + 95 + 8 + 2010 (D) Kata Kunci: Penafsiran, Hak Tolak Pers. (E) Isi: Pers berfungsi sebagai media penyampai informasi, menjadi wahana pendidikan dan hiburan, dan melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya kekuasaan negara. Fungsi pers sebagai penyalur informasi kepada masyarakat sudah dijalankan. Namun bukan berarti informasi yang diberikan pers benar beguna untuk masyarakat, karena banyaknya tayangan investigasi kriminal saat ini, pelaku kejahatan merekonstruksi kejahatannya secara detil, baik wajah maupun suaranya disamarkan sedemikian rupa dengan menggunakan hak tolak pers. Apakah penafsiran hak tolak atas penyembunyian identitas pelaku kejahatan menurut Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers itu telah benar atau keliru. Penulis meneliti masalah tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data penelitian memperlihatkan adanya 2 (dua) penafsiran mengenai hak tolak, yakni hak tolak digunakan saat mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum dan hak tolak digunakan pada pemberitaan yang bersifat investigatif yang mana kekeliruan terhadap hak tolak pers, pelaksanaan hak tolak ini bertentangan dengan Pasal 165 KUHP, karena pasal tersebut merupakan amanah bagi setiap warga negara yang mengetahui adanya kejahatan untuk wajib melaporkan kepada pejabat kehakiman atau kepolisian. Wartawan juga warga negara yang tunduk pada hukum, maka sudah kewajibannya untuk membantu penegakkan hukum. Bukan disembunyikan identitasnya atau melindungi pelaku kejahatan. Jika wartawan tidak melaksanakan Pasal 165 KUHP, sudah seharusnya mendapatkan sanksi. Sebaiknya dibuatkan penafsiran yang sama mengenai hak tolak pers, agar tidak muncul penafsiran lainnya. Pelaksanaan antara KUHP dengan Undang-undang Pers diharapkan jangan saling tumpang tindih. Penyajian tayangan oleh pers, diharapkan pers dapat memilih tayangan yang memang berbobot untuk ditonton oleh penduduk Indonesia. Masyarakat Indonesia agar lebih selektif dalam memilih pemberitaan. (F) Acuan: 45 (1945-2010). (G) Pembimbing Soetan Budhi Satria Sjamsoeddin, S.H., M.H., Msi. (H) Penulis Maria Cintia Dewi Susanto.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 18 May 2017 08:28
Last Modified: 18 May 2017 08:28
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/930

Actions (login required)

View Item View Item