Juanda, Juanda (2018) Analisis terhadap pembentukan panitia khusus dan penggunaan hak angket oleh DPR terhadap komisi pemberantasan korupsi dilihat dari sudut peraturan perundang-undangan / Juanda. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
Penggunaan Hak Angket oleh DPR yang menurut peraturan perundangundangan ditujukan hanya untuk kepada Pemerintah (pemegang kekuasaan eksekutif), malah dipakai kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pada dasarnya merupakan lembaga negara independen. Kemudian proses persetujuan hak angket oleh DPR dalam rapat paripurna tidak sesuai prosedur. Demikian juga pembentukkan panitia khusus hak angket tidak memenuhi syarat. Hal ini menyebabkan dua permasalahan, yaitu: 1. Bagaimana akibat hukum penggunaan hak angket yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan? 2. Bagaimana legalitas panitia khusus hak angket KPK yang lahir dari hak angket tanpa voting? Metode yang digunakan yaitu normatif yang didukung dengan wawancara. Analisa dilakukan oleh penulis dengan teori negara hukum, teori pembagian kekuasaan, dan teori angket. Berdasarkan hasil analisis bahwa penggunaan hak angket oleh DPR kepada KPK tidak dapat dibenarkan. Selanjutnya syarat pembentukan panitia khusus hak angket telah diatur dalam UU MD3 dan Tata Tertib DPR 2014. Dalam peraturan tersebut baik mekanisme persetujuan hak angket dan keanggotaan panitia khusus telah diatur dengan baik, maka sudah barang tentu DPR dapat menerapkan aturan yang ada dengan baik pula
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 03 Dec 2018 10:25 |
| Last Modified: | 03 Dec 2018 10:25 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/9394 |
Actions (login required)
 |
View Item |
