Devi, Kalyani Sari (2018) Kebijakan hukum pidana dalam penetapan Flakka sebagai Narkotika / Kalyani Sari Devi. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
Penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini sudah menjadi permasalahan besar bagi negara. Kondisinya dinilai akan semakin banyak merusak moral para pelajar dan generasi muda kalau tidak secepatnya diantisipasi. Baru-baru ini muncul narkoba jenis baru yaitu flakka yang efek sampingnya membuat penggunanya berperilaku seperti zombie bahkan dalam jangka panjang dapat menyebabkan meninggal dunia. Zat ini memiliki potensi 10.000 kali lebih kuat dibanding morfin dan 100 kali lebih kuat daripada heroin yang efeknya sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otak. Flakka sebagai narkoba jenis baru belum masuk dalam lampiran golongan narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Fakta apa yang telah terjadi pada kasus Raffi Ahmad, maka akan berpengaruh terhadap proses penegakan hukum tindak pidana narkotika selanjutanya. Perkembangan (aturan) hukum yang kerap terlambat dibanding perkembangan kejahatan menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Payung hukum untuk menjerat pelaku penyalahguna maupun peredaran gelap narkotika jenis baru ini belum diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertanyaan yang timbul dari masalah ini adalah Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penetapan flakka sebagai narkotika? Bagaimana penegakkan hukum yang dilakukan terhadap penyalahguna flakka ketika dihadapkan dengan adanya asas legalitas dalam hukum pidana? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Normatif dan diperkuat dengan data wawancara. Data hasil penelitian menunjukan bahwa flakka belum ada undang-undang yang mengaturnya sehingga harus dibuatkan kebijakan formulasinya terlebih dahulu dengan memasukannya ke dalam lampiran undang-undang narkotika maupun ke dalam PERMENKES sehingga penegakan hukum terhadap penyalahguna dapat dilaksanakan dan tidak berbenturan dengan asas legalitas yang dianut dalam hukum positif Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 05 Dec 2018 03:49 |
| Last Modified: | 05 Dec 2018 03:49 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/9402 |
Actions (login required)
 |
View Item |
