Stani, Stani (2018) Kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam tindak pidana pengadaan ponsel berikut pulsa PT Mobile-8 yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara / Stani. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
Tindak pengadaan ponsel berikut pulsa PT Mobile-8, yang penyidikannya dilakukan oleh Kejaksaan Agung seharusnya penyidikannya dilakukan oleh PPNS Dirjen Pajak. Menurut Kejaksaan Agung kasus PT Mobile-8 ini merupakan murni tindak pidana korupsi, sehingga timbul dua permasalahan, yaitu: 1. Bagaimana kewenangan Kejaksaan Agung dalam melakukan penyidikan tindak pidana pengadaan ponsel berikut pulsa PT Mobile-8? 2. Bagaimana batasan hukum yang membedakan antara tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana korupsi dalam hal terdapat kerugian keuangan negara? Metode yang digunakan yaitu normatif dengan didukung wawancara. Berdasarkan hasil analisis bahwa Kejaksaan Agung tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pengadaan ponsel berikut pulsa PT Mobile-8. Selanjutnya mengenai batasan yang membedakan tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana korupsi berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali dalam hal ini tindak pidana di bidang perpajakan merupakan lex specialis yang telah diatur dalam UU Perpajakan sehingga untuk membedakan antara tindak pidana di bidang perpajakan dengan tindak pidana korupsi maka terlebih dahulu harus melihat kepada ketentuan -ketentuan mengenai tindak pidana yang diatur dalam UU Perpajakan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 05 Dec 2018 08:41 |
| Last Modified: | 05 Dec 2018 08:41 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/9411 |
Actions (login required)
 |
View Item |
