Kusuma, Yudha Dewangga (2018) Penegakan supremasi regulasi penerbangan nasional dalam pemberian kompensasi dan ganti kerugian kepada penumpang / Yudha Dewangga Kusuma. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Full text not available from this repository.Abstract
Semakin meningkatnya geliat bisnis dalam industri penerbangan dalam 1 (satu) dasawarsa terakhir sangat jelas terlihat dengan bertumbuhnya secara signifikan jumlah penggunaan moda transportasi udara tersebut, hal mana yang ternyata berdampak juga pada meningkatnya secara signifikan intensitas perselisihan yang terjadi antara perusahaan penerbangan dengan para penumpangnya selaku konsumen. Perselisihan yang terjadi tidak sedikit juga harus ditempuh dan diselesaikan melalui jalur penegakan hukum litigasi atau pengadilan. Namun sayangnya proses penyelesaian perselisihan melalui jalur pengadilan sebagaimana dimaksud dalam perkembangannya tidak merefleksikan penggunaan dasar hukum dan analisa yang tepat oleh para stakeholder penegakan hukum tersebut, dimana penegakan hukum yang ada cenderung permisif atas penerapan regulasi perlindungan konsumen dan seolah meniadakan ketentuan regulasi penerbangan yang secara normatif telah memberian pengaturan yang sangat khusus komprehensif. Dengan berdasar pada latar belakang tersebut, penulis akan mengkaji melalui metodologi yudiris normatif dengan menggunakan tipologi penelitiandiagnostik analitis dan deskriptif analitis, 2 (dua) hal yang saling berkaitan erat satu dengan yang lain, yakni mengenai penegakan supremasi regulasi penerbangan nasional dalam penyelesaian perselisihan pemberian kompensasi dan ganti rugi kepada penumpang selaku konsumen dan penerapan prinsip tanggung jawab hukum perusahaan penerbangan ditinjau berdasarkan regulasi penerbangan dan regulasi perlindungan konsumen. Dengan berpijak pada teori dan asas-asas perundangan-undangan, yakni asas lex specialis derogat legi generalis, didapatkan sebuah garis pemikiran bahwasanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara normatif berlaku sebagai regulasi induk/payung yang melandasi prinsip-prinsip perlindungan konsumen, dimana selanjutnya masing-masing industri akan memiliki regulasi khususnya masing-masing, dengan demikian Undang-Undangan Penerbangan berikut dengan seluruh peraturan pelaksanaannya secara normatif berlaku sebagai ketentuan regulasi yang lebih khusus akan menjadi perangkat regulasi yang seharusnya dijadikan pedoman utama dan lebih teknis dalam menyelesaikan perselisihan pemberian kompensasi dan ganti rugi antara perusahaan penerbangan dan penumpangnya. Prinsip tanggung jawab hukum praduga bersalah (pressumed liability) yang dianut oleh regulasi penerbangan nasional juga pada prinsipnya selaras dengan prinsip pertanggung jawaban hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 07 Dec 2018 08:33 |
| Last Modified: | 07 Dec 2018 08:33 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/9433 |
Actions (login required)
 |
View Item |
