Redi, Ahmad Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil. In: Jurnal Rechts Vinding Vol.05 No. 3. Universitas Tarumanagara.
|
Text
Rechtvinding B6.pdf Download (6MB) | Preview |
Abstract
Pertambangan tanpa izin (PETI) merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 dan Pasal 160 UU Minerba. Namun, penegakan hukum terhadap PETI menjadi dilema bagi aparat penegak hukum karena eksistensi PETI terkait dengan permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat miskin yang berada disekitar wilayah pertambangan. Bahkan 77% (tujuh puluh tujuh persen) penambang PETI mengalami peningkatan kesejahteraan akibat kegiatan PETI Tulisan ini akan menganalisis faktor penyebab terjadinya PETI, dampak yang ditimbulkan, dan solusi kebijakan penegakan hukum PETI. Metode penelitian yaitu metode sosio legal research. Adapun jawaban dari permasalahan di atas, yaitu, pertama, faktor penyebab PETI, antara lain, faktor masalah regulasi, faktor kapasitas birokrasi perizinan, faktor pembinaan dan pengawasan yang normatif, faktor kendala penegakan hukum, dan faktor sosial ekonomi. Dampak dari PETI, antara lain adalah dampak kerusakan lingkungan hidup, dampak penerimaan negara, dan dampak konflik sosial. Kebijakan penegakan hukumnya, yaitu penerapan kebijakan utilitarianisme dan kebijakan pemidanaan sebagai utimum remedium. Di bagian akhir artikel terdapat saran agar aparat penegak hukum harus mempertimbangkan penegakan hukum non-penal terhadap PETI dan pemerintah harus melakukan pembinaan dan pengawasan agar PETI dapat menjadi usaha yang sah.
| Item Type: | Book Section |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Ekonomi, penegakan hukum, PETI |
| Subjects: | Penelitian > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 18 Dec 2018 03:08 |
| Last Modified: | 18 Dec 2018 09:41 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/9470 |
Actions (login required)
 |
View Item |
