Amilia, Inta Asfina (2018) Tinjauan terhadap peraturan Mahkamah Agung nomor I tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan implementasinya dalam penyelenggaraan peradilan perdata di Jakarta / Inta Asfina Amilia. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Full text not available from this repository.Abstract
Masyarakat Indonesia memiliki ekpektasi harapan luar biasa kepada lembaga yudisial sebagai tempat untuk memperoleh keadilan melalui kewenangan ajudikasi. Ekspektasi itu menjadi kepercayaan dalam bentuk terjadinya penumpukan perkara di pengadilan (khususnya perkara-perkara keperdataan). Mengatasi persoalan ini, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Tujuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 adalah untuk lebih mendayagunakan mediasi dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan, sehingga lebih efektif dan menjadi solusi untuk setiap proses penyelenggaraan perkara di pengadilan. Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa memiliki kekuatan-kekuatan sehingga mediasi menjadi salah satu pilihan yang dapat dimanfaatkan oleh mereka yang tengah bersengketa. Dengan munculnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berimplikasi kepada status hukum sebuah putusan. Apabila suatu putusan hakim tidak dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum. Dalam penelitian ini Penulis ingin me-review dengan paramater yuridis materi muatan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata. Isu utamanya ialah apakah kewajiban yang dibebankan oleh Mahkamah Agung kepada Hakim untuk menjadi mediator kepada pencari keadilan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam implementasinya dalam perkara perdata di pengadilan. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Jakarta sudah di lakukan sesuai dengan prosedur yang di atur dalam pasal 130 HIR, 154 Rbg maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur pelaksananaan mediasi di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, bagi hakim yang ditunjuk sebagai mediator harus merubah mindset bahwa, pelaksanaan mediasi ini bukan sekedar untuk melaksanakan sebuah peraturan an sich, tetapi lebih jauh dari itu adalah agar penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang berpekara dapat dilaksanakan dengan jalan damai berdasarkan kesepakatan para pihak tersebut.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 25 Jan 2019 02:30 |
| Last Modified: | 25 Jan 2019 02:30 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/9480 |
Actions (login required)
 |
View Item |
