Marsha, Nabila (2018) Penyelesaian sengketa kredit pasca diterbitkannya peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.07/2014 / Nabila Marsha. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Full text not available from this repository.Abstract
Indonesia sedang melakukan pengembangan nasional, terutama dibidang perekonomian yang memberi pengaruh besar terhadap perkembangan bisnis. Pembiayaan dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha yang dalam hal ini diberikan oleh bank, berupa kredit yang dituangkan dalam perjanjian kredit yang berbentuk perjanjian baku. Keadaan ini membuat kedudukan antar bank dan nasabah tidak seimbang, sehingga berkemungkinan terjadinya sengketa antar keduanya dan klausula penyelesaian sengketa menjadi sangat penting. Setelah diterbitkannya POJK No.1/POJK.07/2014 penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat diselesaikan melalui LAPSPI, sehingga muncul permasalahan bagaimana penyelesaian sengketa kredit pasca diterbitkannya POJK No.1/POJK.07/2014 dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi hak nasabah bank pasca diterbitkannya peraturan yang sama. Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan historis. Penyelesaian melalui LAPSPI memiliki 3 jenis layanan, yaitu mediasi, adjudikasi, dan arbitrase, namun dibandingkan dengan layanan serupa yang telah difasilitasi BI dan OJK terdahulu, LAPSPI dinilai kurang efektif, hal ini salah satunya disebabkan karena belum dibakukannya LAPSPI sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa disektor perbankan, tetapi keberadaan LAPSPI ini memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi hak nasabah bank dengan adanya POJK No.1/POJK.07/2013 sebagai perlindungan preventif dan POJK No.1/POJK.07/2014 sebagai perlindungan represif yang sebelumnya belum ada tindakan konkrit adanya bentuk perlindungan represif ini, namun dikarenakan kurangnya sosialisasi, banyak masyarakat yang belum mengetahui keduanya. Pasca diterbitkannya POJK No.1/POJK.07/2014, dilihat dari segi penyelesaiannya maupun perlindungan hukumnya telah memiliki mekanisme dan telah direalisasikan dengan baik, namun masih terdapat kekurangan seperti kurangnya sosialisai. Kedepannya diharapkan LAPSPI dapat melakukan sosialisasi yang lebih kepada masyarakat dan segera dibakukan menjadi lembaga alternatif penyelesaian sengketa dibidang perbankan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 25 Jan 2019 09:23 |
| Last Modified: | 25 Jan 2019 09:23 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/9527 |
Actions (login required)
 |
View Item |
