Redi, Ahmad (2017) Konstitusional Hak Masyarakat Hukum adat atas hak ulayat Rumpon di Provinsi Lampung. In: Jusnal Konstitusi. Universitas Tarumanagara.
|
Text
Jurnal Konstitusi 3.pdf Download (4MB) | Preview |
Abstract
Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur mengenai penghormatan dan pengakun atas satuan-satuan msyarakat hukum adat beserta hak-hak tradsionalnya sepanjang keberadaannya masih ada. Salah satu hak masyarakt adat di masyarakat pesisir di provinsi Lampung ialah hak rumpon sebagai hak ulayat laut. Rumpon laut secara bahasa merupakan jenis alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut, baik laut dangkal maupun laut dalam. Saat ini eksistensi rumpon laut terancam keberadaannya karena untuk menjaga dan melestarikan sistem pengelolaan perikanan ini tidak didukung oleh tindakan nyata oleh Pemerintah dan masyarakat sekitar pesisir. Tulisan ini melakukan pengkajian atas hak masyarakat hukum atas hak ulayat rumpon di Provinsi Lampung dengan fokus penelitian pada eksistensi hak ulayat laut rumpon pada msyarakat Lampung dan perlindungan konstitusional atas hak ulayat rumpon laut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode socio-legal yang melakukan kajian terhadap aspek hukum dalam ranah fas sollen dan das sein. Kata kunci : Konstitusionalitas, Masyarakat Hukum Adat, Hak Ulayat Rumpon.
| Item Type: | Book Section |
|---|---|
| Subjects: | Penelitian > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 12 Dec 2018 06:30 |
| Last Modified: | 12 Dec 2018 06:30 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/9463 |
Actions (login required)
 |
View Item |
