Perlindungan Hukum Terhadap Pt Bank Perkreditan Rakyat Atas Perjanjian Kredit Dari Nasabah E-Ktp Fiktif

Febrina, Stella (2019) Perlindungan Hukum Terhadap Pt Bank Perkreditan Rakyat Atas Perjanjian Kredit Dari Nasabah E-Ktp Fiktif. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (38kB)
[img] Text
COVER.docx.pdf

Download (19kB)
[img] Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (48kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (113kB)
[img] Text
TANDA PENGESAHAN TESIS.pdf

Download (221kB)
[img] Text
TANDA PERSETUJUAN TESIS.pdf

Download (158kB)

Abstract

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu Negara sangatlah besar.secara sederhana Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.namun, setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan kembali dengan keluarnya Undang-Undang RI . Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR sudah sering kita temui di kota kecil hingga pelosok kecamatan.kehadiran Bank Perkreditan Rakyat memang sejak awal difoksukan untuk melayani masyarakat khususnya di daerah terpencil.maka Kredit merupakan salah satu program bank mewujudkan pembangunan nasional dibidang ekonomi,yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.Kredit yang diberikan oleh bank kepada rakyat mengandung risiko sehingga dalam pemberian kredit harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian.ada sebagian masyarakat untuk memperoleh kredit yang diajukan kepada bank menggunakan berbaga cara agar kredit yang diajukan dapat segera diperoleh.cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh kredit beragam dan yang sering dilakukan adalah dengan memalsukan dokumen jaminan,dokumen berkas data kelengkapan yang diharuskan sebagai pelengkap data syarat dari sebuah peminjaman kredit yang diminta oleh bank dengan sengaja dipalsu untuk mendapatkan kredit yang di inginkan oleh pihak pemohon kredit. Maka dengan itu Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Bank Perkreditan Rakyat atas Perjanjian Kredit dari Nasabah E-KTP Fiktif serta Tanggung Jawab BPR apabila perusahaan merugi yang disebabkan oleh banyaknya kejadian kredit macet yang ada.Serta Penelitian ini bersifat yuridis normative yang bersifat deskriptif dan preskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bank perlu perlindungan dengan menerapkan system prinsip kehati-hatian 5C dan 5P serta menerapkan prinsip mengenal nasabah yang terdapat pada Perturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 dan juga menerapkan perlindungan dari POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 04/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam menghadapi debitur yang melakukan pemalsuan KTP. Maka bank juga perlu melakukan double check sebelum bank tersebut melakukan tindakan lebih lanjut dalam memberikan persetujuan atas pengajuan permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: Pembimbing : Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords: Perbankan, Perjanjian Kredit, dan Jaminan Hak Tanggungan.
Subjects: Tesis
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 22 Apr 2021 04:45
Last Modified: 22 Apr 2021 04:45
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/17357

Actions (login required)

View Item View Item