Kristian, Descar (2020) Perlindungan hukum konsumen terhadap penjualan telepon seluler berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan nomor: 256/Pid.Sus/2017/Pn.Smg). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Text
1. COVER.pdf Download (158kB) |
|
Text
2. PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI.pdf Download (10kB) |
|
Text
3. PENGESAHAN SKRIPSI.pdf Download (119kB) |
|
Text
4. KATA PENGANTAR.pdf Download (269kB) |
|
Text
5. DAFTAR ISI.pdf Download (155kB) |
|
Text
6. ABSTRAK.pdf Download (152kB) |
|
Text
7. BAB I PENDAHULUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (575kB) |
|
Text
11. BAB V PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (157kB) |
|
Text
12. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (372kB) |
Abstract
Akibat yang ditimbulkan dari kurangnya pengawasan dan penerapan terhadap standar serta mutu dan kualitas produk telepon seluler, konsumen terkadang tidak mendapatkan perlindungan hukum sehingga semakin banyaknya kasus yang terjadi pada masyarakat ekonomi rendah membeli telepon seluler rekondisi dengan harga sangat murah tanpa mendapatan petunjuk penggunaan bahasa Indonesia apabila suatu saat telepon seluler tersebut mengalami kerusakan. Penerapan terhadap standar serta mutu dan kualitas produk diatur dalam UUPK. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibentuk dengan tujuan untuk melindungi konsumen seperti yang tertulis pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pokok permasalahannya adalah: 1.Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas pembelian telepon seluler yang tidak mencantumkan petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ? 2.Bagaimana tanggungjawab dari pelaku usaha atas penjualan telepon seluler yang tidak mencantumkan petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Dalam pembahasan, membahas tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia pada produk telepon seluler demi melindungi konsumen dan mencerdaskan konsumen terhadap barang yang telah dibeli. Kesimpulan penulisan ini memperlihatkan bahwa Putusan Hakim tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena Pasal 32 UU Telekomunikasi tidak mengatur tentang kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia pada telepon seluler. Seharusnya, Hakim memvonisnya dengan Pasal 62 UUPK demi terciptanya kepastian hukum yang merupakan salah satu asas dan tujuan dibentuknya UUPK dalam upaya melindungi konsumen
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing : Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, S.H.,M.H,.APU |
Uncontrolled Keywords: | Perlindungan Hukum Konsumen, Petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia. |
Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | FH Perpus |
Date Deposited: | 29 Apr 2021 08:20 |
Last Modified: | 29 Apr 2021 08:20 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/25652 |
Actions (login required)
View Item |