Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas PPOB (Payment Point Online Bank) Yang Dikeluarkan Oleh PT PLN

Silaban, Moratua (2018) Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas PPOB (Payment Point Online Bank) Yang Dikeluarkan Oleh PT PLN. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text ABSTRAK.pdf Download (30kB)
	Text COVER.pdf Download (21kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (30kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (115kB)
	Text TANDA PENGESAHAN SIAP DIUJI.pdf Download (265kB)
	Text TANDA PENGESAHAN TESIS.pdf Download (216kB)

Abstract

Listrik merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang cukup vital. PLN sebagai pihak penyedia ketanagalistirikan telah mengeluarkan kebijakan pembayaran melalui sistem PPOB dengan tujuan memberikan pelayanan lebih bagi konsumen seiring dengan perubahan tekhnologi dan arus informasi yang cepat. Namun di sisi lain, kebijakan penerapan pembayaran melalui PPOB tersebut ternyata telah menciderai hak-hak konsumen. Konsumen dibebankan biaya tambahan administrasi yang jumlahnya bervariasi, berkisar Rp1.600,00 sampai Rp5.000,00. Kebijakan ini dicantumkan secara sepihak dalam perjanjian baku melalui Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik sehingga melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Sehingga timbul permasalahan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat sistem PPOB didasarkan pada Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UUPK? dan bagaimana perlindungan konsumen terhadap pelaksanaan klausula dalam transaksi pembayaran listrik?. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa PLN melanggar ketentuan Pasal 4 huruf b dan c Pasal 5 huruf c serta Pasal 18 Ayat (1) huruf a UUPK, maka PLN bertanggungjawab atas kerugian yang diderita konsumen ketenaga-listrikan yang menggunakan jasa pembayaran listrik melalui sistem PPOB yang secara materi diatur dalam Pasal 19 UUPK yang menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Akan tetapi, upaya hukum gugatan konsumen yang menggugat PLN pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya ditolak, maka konsumen harus menerima putusan hakim dan harus menerima sistem pembayaran yang telah ditentukan oleh PLN melalui sistem PPOB. Kebijakan PLN yang menerapkan klausula baku dalam sistem PPOB menguntungkan pihak perbankan, namun merugikan konsumen sebab dasar pungutan tidak jelas dan merugikan konsumen. Dengan demikian, maka perlindungan konsumen terhadap pelaksanaan klausula dalam transaksi pembayaran listrik berlaku Pasal 18 ayat (3) UUPK akan dinyatakan batal demi hukum. F. Daftar Acuan : 46 Buku, 3 Jurnal, 8 Website, 2 Peraturan Perundang-undangan. G. Pembimbing : Dr. Susanti Adi Nugraha, S.H., M.H.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing : Dr. Susanti Adi Nugraha, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Konsumen, PPOB, PLN
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	03 May 2021 06:41
Last Modified:	03 May 2021 06:41
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/27168

Actions (login required)

View Item