Kewenangan Pengadilan Dalam Pemulihan Hak Konsumen Jasa Layanan Umroh (Studi terhadap Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN. Dpk)

Shinta, Tribuana Chris (2020) Kewenangan Pengadilan Dalam Pemulihan Hak Konsumen Jasa Layanan Umroh (Studi terhadap Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN. Dpk). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text cover.pdf Download (55kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (310kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (310kB)
	Text KATA PENGANTAR.pdf Download (83kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (31kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (33kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (301kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (33kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (106kB)

Abstract

Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, menyatakan pengertian ibadah umrah adalah umrah yang dilaksanakan diluar musim haji. Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada Jemaah, sehingga Jemaah dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Perlindungan terhadap konsumen dipandang semakin penting, Karena semakin berkembang ilmu pengetahuan serta teknologi, konsumen yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya terutama di Indonesia. Dan Arti Kewenangan tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Kewenangan dibagi menjadi dua yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relative. Hasil Analisa menunjukan didalam Putusan pengadilan bernomor 52/Pdt.G/2019/PN. Dpk masih belum efektifnya penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis preskriptif, untuk mencari kebenaran koherensi dan memberikan argumentasi atas hasil yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan secara berkala terhadap Agen Travel Umroh, serta lebih memperketat untuk memberikan Izin kepada Agen Travel Umroh agar tidak ada lagi konsumen yang merasa dirugikan

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : DR. A.M. Tri Anggraini
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Hak dan Kewajiban, dan Kewenangan
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	04 May 2021 01:24
Last Modified:	04 May 2021 01:24
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/27332

Actions (login required)

View Item