Hak Upah Pekerja Yang Dirumahkan Oleh Pengusaha Akibat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Studi Kasus : Putusan Nomor 60/Pdt.sus-PPHI/2020/PN.Gto.

Untu, Femela Yosefin Gloria (2022) Hak Upah Pekerja Yang Dirumahkan Oleh Pengusaha Akibat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Studi Kasus : Putusan Nomor 60/Pdt.sus-PPHI/2020/PN.Gto. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

Preview	Text COVER-ABSTRAK_FEMELA YOSEFIN GLORIA UNTU_205180130_SKRIPSI 2022.pdf Download (2MB) | Preview
	Text BAB ISI_FEMELA YOSEFIN GLORIA UNTU_205180130_SKRIPSI 2022.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text LAMPIRAN_FEMELA YOSEFIN GLORIA UNTU_205180130_SKRIPSI 2022.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Selama Masa Pandemi Covid-19 terdapat banyak permasalahan yang di alami oleh tenaga kerja khususnya terkait dengan pemberian upah atau gaji. Pada Putusan No. 60/Pdt.sus-PPHI/2020/PN.Gto, yang membuat pihak tergugat mengganggap situasi di dalam pandemic adalah keadaan yang tidak mungkin di singgirkan oleh tergugat oleh sebab itu unsur yang ada di dalam pasal 93 ayat 2 huruf f tidak tercapai. Maka dari itu tidak ada suatu kewajiban Pengusaha untuk memberikan konpensasi kepada pekerja yang dirumahkan akibat pandemic covid- Hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dan SE Menaker No. M/3HK.04/III/2020 yang mengatur mengenai pemberian upah harus berdasarkan kesepakatan anatara perusahaan dengan pekerja. Aan Supu telah bekerja sebagai Karyawan PT. Paradise Cipta Persada dengan masa kerja selama 6 Tahun, dan dirumahkan akibat pandemic covid-19 kemudian dia tidak mendapat hak upahnya (gaji) selama dirumahkan. Aan Supu mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Gorontalo, namun gugatan tersebut di tolak seluruhnya oleh majelis hakim. Penelitian ini bersifat normative yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil tulisan menunjukan bahwa jika ditinjau dari Undang-Undang No 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. Penulis menyimpulkan bahwa karena itu hak dan kewajiban dari masing-masing pihak harus dipenuhi sampai adanya penetapan dari Lembaga Pengadilan Hubungan Industrial, yang dimana pekerja akan mendapatkan perlindungan hukum dengan memperoleh hak upah, atau uang penghargaan masa kerja.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Dr. Gunardi, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Hak Upah, Pekerja, Covid-19
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	17 Oct 2022 03:04
Last Modified:	17 Oct 2022 03:04
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/37402

Actions (login required)

View Item