Tanggung Jawab Notaris Atas Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Fiktif (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 74/Pdt/2021/Pt Btn)

Sari, Devita Diandra (2022) Tanggung Jawab Notaris Atas Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Fiktif (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 74/Pdt/2021/Pt Btn). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover-Abstrak_Devita Diandra Sari_217202003.pdf Download (1MB)
	Text Bab Isi_Devita Diandra Sari_217202003.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Daftar Pustaka_Devita Diandra Sari_217202003.pdf Restricted to Registered users only Download (284kB)
	Text Lampiran_Devita Diandra Sari_217202003.pdf Restricted to Registered users only Download (17MB)

Abstract

Salah satu kasus yang dialami oleh Notaris karena kelalaiannya dalam membuat Akta PKR berdasarkan Risalah RUPS-LB Fiktif. Dan Notaris tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana tanggung jawab Notaris atas pembuatan Akta PKR berdasarkan Risalah RUPS-LB Fiktif. Dan bagaimana akibat hukum akta Notaris dan sanksi hukum bagi Notaris atas pembuatan Akta PKR berdasarkan Risalah RUPS-LB Fiktif. Penelitian ini bersifat hukum normatif dengan menggunakan studi kasus berupa putusan pengadilan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi dokumen meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode analisis dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Notaris LI terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena kelalaian atas perbuatan hukum yang dilakukannya melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJNP. Notaris LI bertanggung jawab secara perdata karena perbuatan melawan hukum yang dilakukannya di mana tanggung jawab kerugian karena tidak disengaja. Notaris LI tidak dimintakan pertanggung jawaban mengganti kerugian, karena yang melakukan perbuatan melawan hukum itu adalah Presiden Direktur. Akibatnya akta Notaris tersebut dinyatakan batal demi hukum. Dan sanksi hukum bagi Notaris karena kelalaiannya diberikan sanksi berupa teguran tertulis.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H
Uncontrolled Keywords:	Akta PKR, Notaris, RUPS-LB, Tanggung Jawab
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	13 Jan 2023 03:17
Last Modified:	13 Jan 2023 03:17
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/38154

Actions (login required)

View Item