Efektivitas Penegakan Hukum Putusan Hakim Pada Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa Antara Inkopau Dengan PT Angkasa Transportindo Selaras (Studi Kasus Putusan Reg. No. 527 Pk/Pdt/2015)

Wicaksono, Arif (2023) Efektivitas Penegakan Hukum Putusan Hakim Pada Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa Antara Inkopau Dengan PT Angkasa Transportindo Selaras (Studi Kasus Putusan Reg. No. 527 Pk/Pdt/2015). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover-Abstrak_Arief Wicaksono_2217211046.pdf Download (1MB)
	Text Bab Isi_Arief Wicaksono_2217211046.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Daftar Pustaka_Arief Wicaksono_2217211046.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB)
	Text Lampiran_Arief Wicaksono_2217211046.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Efektivitas adalah suatu ukuran yang mengandung arti keberhasilan suatu proses atau tindakan yang digunakan, penegakan hukum adalah suatu upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum yang dirumuskan dalam suatu undang-undang guna mewujudkan suatu keadilan maupun kepastian hukum. Penegakan hukum ini dilakukan melalui putusan Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Jika putusan Hakim tersebut dapat dilaksanakan dan pihak yang berhak sudah memperoleh apa yang menjadi haknya disebut penegakan hukum melalui putusan Hakim sudah efektif, jika sebaliknya putusan Hakim tersebut meskipun sudah inkracht dan sudah dimohonkan eksekusinya, tetapi tidak dapat dilaksanakan maka putusan Hakim disebut tidak efektif sebagai alat penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif normatif, yaitu suatu proses penelitian yang menggambarkan objek diteliti berdasarkan norma yang berlaku tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan sehingga bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kesimpulan yang diperoleh, PT. Angkasa Transportindo Selaras (PT. ATS) melakukan kerja sama berupa perjanjian sewa menyewa aset tanah TNI-AU seluas 21 Ha di Halim Perdanakusuma dengan Induk Koperasi TNI Angkatan Udara (INKOPAU) sejak Februari tahun 2006 dan PT. ATS telah melaksanakan kewajibannya berupa penyetoran uang ke kas negara dan ke INKOPAU sebesar Rp. 17,8 milyar (tujuh belas milyar delapan ratus ribu rupiah) tetapi INKOPAU belum melaksanakan kewajibannya menyerahkan aset TNI-AU tersebut untuk dikelola sebagai Bandara Internasional dengan alasan PT. Angkasa Pura II (PT. AP II) masih bertahan mengelola bandara tersebut. Karenanya PT. ATS mengajukan gugatan pada PN Jakarta Timur dengan INKOPAU sebagai Tergugat I dan PT. AP II sebagai Tergugat II pada tahun 2011. Putusan Tingkat Pertama, Banding, Kasasi hingga Peninjauan Kembali (PK) memenangkan PT. ATS sebagai Penggugat dan menyatakan Tergugat I melakukan wanprestasi dan Tergugat II (PT. AP II) dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dengan kewajiban menyerahkan tanah aset TNI-AU tersebut seluas 21 Ha untuk dikelola oleh PT. ATS dimana putusan PK oleh MA diputus tahun 2015 tetapi hingga tahun 2021 tidak dapat direalisasikan, karena itu penegakan hukum melalui putusan Hakim dinyatakan tidak efektif.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Prof Dr. Amad Sudiro.S.H., M.H., M.M., M.Kn.
Uncontrolled Keywords:	Efektivitas, Penegakan Hukum, Sengketa, Perjanjian Sewa Menyewa
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	12 Apr 2023 01:44
Last Modified:	12 Apr 2023 01:44
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/39356

Actions (login required)

View Item