Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Dilangsungkan Perkawinan

Davita, Shinada (2023) Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Dilangsungkan Perkawinan. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover-Abstrak_Shinada Davita_217211012.pdf Download (245kB)
	Text Bab isi_Shinada Davita_217211012.pdf Restricted to Registered users only Download (956kB)
	Text Daftar Pustaka_Shinada Davita_217211012.pdf Restricted to Registered users only Download (174kB)
	Text Lampiran_Shinada Davita_217211012.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan peluang bagi suami maupun isteri membuat perjanjian kawin setelah dilangsungkannya perkawinan, dan bilamana telah terikat pada perjanjian kredit yang ditaati dengan membuat perjanjian kawin ini tentu akan menjadi suatu masalah dikemudian hari. Masalah yang mungkin timbul berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi yang akan dilakukan oleh kreditur bilamana dibuat perjanjian kawinpisah harta, demikian pula terhadapanya tanggung jawab suami atau isteri terhadap perjanjian kredit tersebut, oleh karenanya hasil judicial review terhadap pengaturan perjanjian perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga atas perjanjian kawin yang dibuat setelah dilangsungkan perkawinan? Bagaimana pelaksanaan perjanjian kawin yang dibuat setelah dilangsungkan perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pihak ketiga? Bagaimana akibat hukum terhadap pembuatan perjanjian kawin yang dibuat setelah dilangsungkan perkawinan pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015? Penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis, dimana memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Pada dasarnya, perlindungan hukum yang diberikan dalam pengaturan perjanjian kawin terhadap kepentingan pihak ketiga memang lebih bersifat represif. Namun dengan adanya perbandingan antara sebelum dengan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, terlihat bahwa pengaturan perjanjian kawin terdahulu mempunyai sifat perlindungan hukum preventif. Perjanjian kawin dapat juga berlaku bagi pihak ketiga, setelah perjanjian tersebut didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan berlangsung membawa akibat terhadap perubahan status hukum harta benda serta utang yang terdapat atau diperoleh di dalam perkawinan tersebut yang sangat berkaitan erat dengan pihak ketiga.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan hukum, Pihak ketiga, Perjanjian kawin.
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	24 Jun 2023 05:59
Last Modified:	24 Jun 2023 05:59
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/40931

Actions (login required)

View Item