Sistem Kebijakan Pemenuhan Hak Warga Binaan Atas Overkapasitas Pada Lapas Kelas I Cipinang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

Afdini, Humaira (2024) Sistem Kebijakan Pemenuhan Hak Warga Binaan Atas Overkapasitas Pada Lapas Kelas I Cipinang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Humaira Afdini_205200222.pdf Download (707kB)
	Text Bab isi_Humaira Afdini_205200222.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB)
	Text Daftar Pustaka_Humaira Afdini_205200222.pdf Restricted to Repository staff only Download (745kB)
	Text Lampiran_Humaira Afdini_205200222.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Lembaga pemasyarakatan memiliki peran yang sangat krusial terkait dengan penjalanan sistem pemasyarakatan yaitu untuk mewujudkan pribadi Warga Binaan yang berkualitas dan produktif baik di dalam Lapas dan dapat diterima dengan baik setelah kembali ke masyarakat. Namun dalam menjalankan fungsi pembinaan lembaga pemasyarakatan tidak luput dari salah satu permasalahan yaituterus meningkatnya jumlah kriminalitas yang tidak sesuai dengan kapasitas dari lembaga pemasyarakatan sehingga menyebabkan terjadinya overkapasitas di dalam lapas tersebut. Hal ini menyebabkan tidak tercapainya tujuan utama lapas yaitu pembinaan, pembimbingan, pendidikan, dan penyayoman terhadap Warga Binaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hak Warga Binaan sudah dipenuhi, serta mengetahui apa saja langkah yang sebaiknya dilakukan dalam mengatasi permasalahan overkapasitas terkait dengan pemenuhan hak Warga Binaan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan penelitian empiris yang mengkaji pelaksanaan hak-hak Warga Binaan di Lapas Kelas I Cipinang, dengan fokus pada aspek-aspek yang diatur oleh Perundang-Undangan dan Peraturan terkait. Sumber hukum yang menjadi dasar analisis meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak Warga Binaan dapat ditemukan dalam berbagai instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, serta peraturan-peraturan lain yang mengatur prosedur dan tata cara pemenuhan hak-hak Warga Binaan. Meskipun terdapat peraturan hukum yang sudah mengatur hak Warga Binaan dirasa masih perlunya reformasi pada sistem peradilan untuk mengatasi berbagai permasalahan overkapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan dengan cara mengevaluasi dan menerapkan alternatif penahanan yang lebih manusiawi.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.
Uncontrolled Keywords:	Lembaga Pemasyarakatan, Overkapasitas, Pemenuhan Hak Warga Binaan
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	19 Oct 2024 08:06
Last Modified:	19 Oct 2024 08:06
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/44942

Actions (login required)

View Item