Pembatalan Pailit Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt.Sus- Pailit/2020).

Rimandita, Tiffani (2024) Pembatalan Pailit Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt.Sus- Pailit/2020). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Tiffani Rimandita_205200075.pdf Download (1MB)
	Text Bab isi_Tiffani Rimandita_205200075.pdf Restricted to Repository staff only Download (18MB)
	Text Daftar Pustaka_Tiffani Rimandita_205200075.pdf Restricted to Repository staff only Download (884kB)
	Text Lampiran_Tiffani Rimandita_205200075.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 telah membawa diskursus kepada ketepatan Majelis Hakim memberikan kekhususan bagi Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa untuk dibatalkan pernyataan pailitnya karena bergerak dalam penyelenggaraan rumah sakit, padahal sejatinya undang-undang kepailitan dan PKPU berlaku umum bagi seluruh debitor tanpa memperhatikan status badan usahanya yang bergerak di bidang tertentu. Pertimbangan hukum hakim menyatakan bahwa kreditor sejatinya telah memiliki niat untuk mempailitkan debitor tanpa mempertimbangkan proposal tawaran perdamaian yang diajukan. Pertimbangan ini menjadi isu yang dibahas, sebab penolakan maupun penerimaan proposal tawaran perdamaian yang diajukan, merupakan hak bagi kreditor. Peneliti akan memecahkan isu hukum yang ada seputar Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus- Pailit/2022 dengan menggunakan metode yuridis normatif, karena Peneliti ingin mencari jawaban atas isu hukum tersebut berdasarkan sisi norma atau sisi hukum atau perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan ini dipergunakan oleh Peneliti untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lain yang berkaitan dengan asuransi guna menjawab permasalahan tersebut. Bahwa penerapan syarat khusus pailit terhadap Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa ditinjau dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tidak cermat sebab ketentuan syarat pailit berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU berlaku secara umum dan tidak memberikan kekhususan terhadap setiap orang dalam likuidasi. Bahwa kedudukan hak suara para kreditor ketika pembahasan proposal rencana perdamaian digunakan dengan memperhatikan asas kelangsungan usaha bagi debitor. Hak suara tersebut merupakan realisasi dari pertimbangan rasional dan cerminan itikad kreditor atas tawaran proposal perdamaian yang disampaikan terhadapnya.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	PKPU; pailit; debitor, kreditor, itikad, asas keseimbangan
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	30 Oct 2024 06:35
Last Modified:	30 Oct 2024 06:35
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45132

Actions (login required)

View Item