Tanggung Jawab Ditjen Kekayaan Intelektual Terhadap Pemegang Hak Merek Dalam Gugatan Pembatalan Merek (Studi Kasus 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Simanjuntak, Yemima Andria Hotmauli (2024) Tanggung Jawab Ditjen Kekayaan Intelektual Terhadap Pemegang Hak Merek Dalam Gugatan Pembatalan Merek (Studi Kasus 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Yemima Andria H.S_205200244.pdf Download (1MB)
	Text Bab isi_Yemima Andria H.S_205200244.pdf Restricted to Repository staff only Download (17MB)
	Text Daftar Pustaka_Yemima Andria H.S_205200244.pdf Restricted to Repository staff only Download (681kB)
	Text Lampiran_Yemima Andria H.S_205200244.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Permasalahan dalam putusan ini dimulai dengan Ramon Pratomo, seorang komika di bidang lawakan Tunggal (stand up comedy) mengajukan permohonan untuk pendaftaran merek “Open Mic Indonesia” ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) dengan Permohonan Nomor J002013025009, kode kelas 41 dengan uraian jasa hiburan, acara hiburan radio, dan hiburan televisi pada tanggal 5 Juni 2015. Namun setelah berlakunya merek tersebut, pemilik merek tersebut mengeluarkan somasi dan peringatan hukum bagi setiap pihak yang menggunakan istilah “open mic”. Hal tersebut dinilai mengganggu ketertiban umum dan pemilik merek beritikad tidak baik. Padahal, untuk diketahui bersama bahwa istilah tersebut merupakan kalimat yang sudah menjadi istilah umum dan dapat digunakan tanpa mengajukan izin terlebih dahulu kepada pemilik merek. Maka dari itu, timbullah pertanyaan mengenai bagaimana tanggung jawab Ditjen KI terhadap pemegang hak merek dalam gugatan pembatalan merek sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst dan bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Ditjen KI dalam memberikan perlindungan terhadap hak atas merek. Metode penelitian dalam penelitian kali ini menggunakan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis menggunakan bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur seperti buku, jurnal, berita, dan putusan pengadilan, dan bahan hukum tersier seperti kamus dengan pendekatan penelitian statute approach. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini adalah perlu dirumuskannya konsekuensi bagi pemeriksa merek Ditjen KI apabila terdapat gugatan pembatalan merek.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU
Uncontrolled Keywords:	Tanggung Jawab, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kekayaan Intelektual, Merek, Gugatan Pembatalan Merek
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	30 Oct 2024 06:16
Last Modified:	30 Oct 2024 06:16
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45135

Actions (login required)

View Item