Perlindungan Hukum Notaris Atas Pembatalan Akta Pendirian Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3445 K/Pdt/2020)

Patanroi, Berlinaldo (2024) Perlindungan Hukum Notaris Atas Pembatalan Akta Pendirian Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3445 K/Pdt/2020). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Berlinaldo Patanroi_217211007.pdf Download (56kB)
	Text Bab isi_Berlinaldo Patanroi_217211007.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Daftar Pustaka_Berlinaldo Patanroi_217211007.pdf Restricted to Repository staff only Download (314kB)
	Text Lampiran_Berlinaldo Patanroi_217211007.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

P3SRS merupakan badan hukum pengelola apartemen yang terdiri atas perserikatan penghuni, dapat dibubarkan jika terjadi dualisme kepengurusan yang mengganggu pelaksanaan tugasnya. Dualisme kepengurusan yang berlarut dapat menjadi alasan Pengadilan Negeri membatalkan akta pendirian P3SRS atas permintaan pihak berkepentingan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki apakah dualisme kepengurusan P3SRS Apartemen Bogor Valley dapat menjadi dasar pembatalan akta pendirian P3SRS dan mengevaluasi akibat hukumnya terhadap status badan hukum P3SRS serta pengelolaan apartemen ke depannya. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan bahan hukum primer dan sekunder terkait P3SRS serta pembatalan badan hukum. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dualisme kepengurusan P3SRS dan pembatalan akta pendiriannya. Hasil penelitian memberikan pemaparan bahwa dualisme kepengurusan P3SRS Apartemen Bogor Valley dapat menjadi alasan pembatalan akta pendirian P3SRS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Pasal 70 ayat (2) yang menyatakan P3SRS yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dibubarkan dan Pasal 71 yang memperbolehkan pembatalan akta pendirian P3SRS melalui Pengadilan Negeri. Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 68 juga memungkinkan pembatalan badan hukum jika tidak mungkin mencapai maksud dan tujuannya. Akibat hukum pembatalan akta pendirian P3SRS Apartemen Bogor Valley adalah pembubaran status badan hukum P3SRS beserta organ dan keanggotaannya. Pengelolaan apartemen akan beralih ke Pemerintah Kota Bogor yang dapat membentuk badan pengelola pengganti atau menunjuk pihak ketiga profesional. Badan pengelola pengganti bertugas melanjutkan pengelolaan apartemen dengan pembiayaan dari iuran bulanan pemilik dan penghuni.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.
Uncontrolled Keywords:	Akta Pendirian, Apartemen, Dualisme, Kepengurusan, Pengadilan.
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	20 Feb 2025 07:08
Last Modified:	20 Feb 2025 07:08
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45973

Actions (login required)

View Item