Sumito, Gladys Virginia (2018) Analisis pelanggaran perjanjian kerja waktu tertentu pada tenaga kerja asing terhadap undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi nomor: 286/k/pdt.sus-phi/2013 / Gladys Virginia Sumito. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (?PKWT?) merupakan suatu hal yang mendasari adanya hubungan kerja antara pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja dalam kasus ini TKA. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu hanya dapat dberlakukan terhadap pekerjaan yang bersifat musiman yang jangka waktunya paling lama 3 (tiga) tahun, dan bertujuan untuk alih ilmu pengetahuan dan teknologi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah pelanggaran perjanjian kerja waktu tertentu pada tenaga kerja asing yang telah melewati jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing khususnya yang telah diatur dalam Pasal 42 Ayat (4), (Studi putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi Nomor: 286/K/Pdt.Sus-PHI/2013 berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan bagaimanakah akibat hukum penetapan hakim pada tingkat Mahkamah Agung terhadap Tenaga Kerja Asing atas pelanggaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dilakukan oleh pemberi kerja/pengusaha. Metode penelitian yang digunakan yang digunakan adalah metode normatif. Data diolah dengan metode kualitatif. Kesimpulan penelitian ini, adalah: pelanggaran perjanjian kerja dalam kasus ini adalah terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diberlakukan terhadap TKA yang bernama Stephen Michael Young, karena telah mempekerjakan TKA 13 tahun berturut-turut. Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran terhadap PKWT antara lain adalah terdapat dari pihak pengusaha atau pemberi kerja sendiri yang mengabaikan peratruan-peraturan yang telah diatur oleh undang-undang. Perihal hakim mengabulkan apa yang tidak ditutntut oleh Penggugat, hakim tidak mempertimbangkan bahwa putusan tersebut bertentangan dengan ketetuan sebagaimana diatur dalam Pasal 178 Ayat (3) HIR. Akibat dari putusan hakim tersebut baik dari pihak pengusaha atau pemberi kerja dan TKA adalah tidak adanya kepastian hukum, karena kedua belah pihak tidak dapat mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Puskom untar untar |
Date Deposited: | 04 Dec 2019 07:40 |
Last Modified: | 04 Dec 2019 07:40 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/12341 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |