Asas itikad baik sebagai upaya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dari Konsumen dalam pembiayaan Konsumen : studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1041 K/Pdt.SusBPSK/2017 / Arfi Azhari

Azhari, Arfi Asas itikad baik sebagai upaya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dari Konsumen dalam pembiayaan Konsumen : studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1041 K/Pdt.SusBPSK/2017 / Arfi Azhari. Asas itikad baik sebagai upaya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dari Konsumen dalam pembiayaan Konsumen : studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1041 K/Pdt.SusBPSK/2017 / Arfi Azhari.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pembiayaan Kosumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Dalam pembiayaan konsumen tersebut para pihak wajib beritikad baik guna kelancaran perjanjian, akan tetapi dalam praktek asas itikad baik sering kali dilanggar oleh para pihak seperti pada kasus antara Martha Sitorus (konsumen) dengan PT. Toyota Astra Financial Service Medan (pelaku usaha) atas perjanjian pembiayaan konsumen, dimana konsumen melanggar itikad baik dan merugikan pelaku usaha. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang dilakukan oleh konsumen dalam pembiayaan konsumen dan bagaimana Putusan MA RI No. 1041 /K-Pdt.Sus-BPSK/2017 terhadap perlindungan hukum pelaku usaha yang dilakukan ol eh konsumen dalam pembiayaan konsumen. Metode penelitian yang digunakan ialah metode normatif dengan didukung oleh data wawancara. Hasil penulisan menggambarkan bahwa pelaku usaha tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf (b) UUPK dan pada Putusan MA RI No. 1041 /K-Pdt.Sus-BPSK/2017 Majelis Hakim kurang tepat dalam menjatuhkan putusan dengan pertimbangan itikad baik dari Martha Sitorus (konsumen), karena dari awal konsumen ini yang terlebih dahulu melanggar itikad baik. Seharu snya Martha Sitorus (konsumen) melaksanakan itikad baik karena hal ini diwajibkan dalam Pasal 5 huruf (b) UUPK dan Majelis Hakim juga harus melihat lagi dari unsur-unsur itikad baik dari para pihak dalam memberikan putusan

Item Type:	Article
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Puskom untar untar
Date Deposited:	09 Feb 2021 05:56
Last Modified:	09 Feb 2021 05:56
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/14611

Actions (login required)

View Item