Jessica, Jessica Dampak didiskualifikasi calon Walikota oleh Mahkamah Agung terhadap hak dipilih dalam pemilihan calon Walikota Makassar Tahun 2018 / Jessica. Dampak didiskualifikasi calon Walikota oleh Mahkamah Agung terhadap hak dipilih dalam pemilihan calon Walikota Makassar Tahun 2018 / Jessica.
Full text not available from this repository.Abstract
Pencabutan Hak Dipilih dan Diskualifikasinya Calon Walikota Makassar Mohammad Ramdhan tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 6/G/Pilkada/2018/PT.TUN.Mks dengan adanya putusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar mencabut Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.01-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 yang menyebabkan Mohammad Danny dan Indira Mulyasar Paramastuti Ilham dicabut hak nya dan didiskualifikasi karena diduga telah menggunakan wewenangnya yang bersifat menguntungkan bagi diri sendiri atau merugikan orang lain. Dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut adalah Danny membagikan Handphonekepada Ketua RT dan Ketua Rw Se- Kota Makassar, mengangkat Tenaga kerja kontrak waktu Terbatas,dan Menggunakan TaglineKota Makassar yaitu Makassar Dua Kali Tambah Baik. Muncul suatu permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah dampak didiskualifikasi calon walikota terhadap hak dipilih dalam pemilihan calon walikota Makassar 2018? Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metodenormatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan yang langsung memproses penyelesaian sengketa tanpa harus melalui proses penanganan pelaporan terkait dengan pelanggaran yang baru disampaikan padasaat penyelesaian sengketa, hal ini disebabkan karena bagaimana mengetahui itu suatu pelanggaran atau tidak jika tidak dikaji terlebih dahulu oleh Panwaslu atau Bawaslu. Setelah dikaji oleh Panwaslu dan Bawaslu, maka nanti akan di umumkan apakah permasalahan ini termasuk dalam kategori pelanggaran atau kategori sengketa. Keputusan didiskualifikasi Danny dan Indira adalah sebuah hasil proses yang sejak awal sudah terjadi kekeliruan, sehingga dasar kekeliruan putusan hakim itu melahirkan ketidakadilan dan telah melanggar hakhak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih.
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Puskom untar untar |
Date Deposited: | 09 Feb 2021 06:21 |
Last Modified: | 09 Feb 2021 06:21 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/14615 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |