Akibat Hukum Tidak Dilaporkannya Akta Notaris Ke Majelis Pengawas Daerah Sesuai Dengan Pasal 61 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Satrio, Robby (2012) Akibat Hukum Tidak Dilaporkannya Akta Notaris Ke Majelis Pengawas Daerah Sesuai Dengan Pasal 61 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

Preview

Text 10.pdf - Published Version Download (102kB) | Preview

Abstract

(A) Nama : Robby Satrio; NIM: 205060095 (B) Judul Skripsi : Akibat Hukum Tidak Dilaporkannya Akta Notaris Ke Majelis Pengawas Daerah Sesuai Dengan Pasal 61 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. (C) Halaman : vii + 74 + 3 daftar pustaka + lampiran; 2012 (D) Kata Kunci : Tidak dilaporkannya akta notaris, Majelis Pengawas Daerah, Pasal 61 UUJN (E) Isi : Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yaitu untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Dalam UUJN tersebut juga diatur kewenangan, kewajiban serta larangan notaris dalam membuat suatu akta, namun dalam Pasal 61 UUJN adanya ketidakjelasan terhadap aturan yang terkandung dalam pasal tersebut, sehingga dalam prakteknya ada beberapa Notaris yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 61 UUJN. Adapun permasalahannya adalah apakah dengan tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 61 Undang-undang UUJN mengakibatkan akta tersebut menjadi tidak otentik? Data hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap pelanggaran Pasal 61 UUJN tidak memiliki akibat hukum secara langsung kepada akta Notaris yang bersangkutan, meskipun ada suatu kewajibannya yang mengharuskan untuk akta tersebut dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah. Jadi, selama dalam pembuatan akta tersebut diberikan kewenangan oleh Negara kepada seorang Notaris, maka akta yang dibuatnya tetap memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang absolute atau sempurna dan selama Notaris tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 84 UUJN tersebut maka aktanya akan tetap menjadi akta otentik. Sanksi yang dapat diberikan oleh Notaris yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 61, tersebut berdasarkan Pasal 85 UUJN dapat dikenakan sanksi administratif. Sebaiknya seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus tunduk patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta pada Pasal 61 UUJN ditambahkan ketentuan mengenai sanksi yang jelas agar para Notaris dapat patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan. (F) Daftar acuan : 46 (1976-2012) (G) Dosen Pembimbing : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., M.H., S.S. (H) Penulis : Robby Satrio

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Puskom untar untar
Date Deposited:	17 Jul 2017 06:36
Last Modified:	17 Jul 2017 06:36
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/1495

Actions (login required)

View Item