KAHARUDDIN, KAHARUDDIN (2019) “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Notariil Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pdt/2017/Pt Yyk)". Masters thesis, Universitas Tarumanagara.
![]() |
Text
1 COVER TESIS.pdf Download (30kB) |
![]() |
Text
3 LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Download (67kB) |
![]() |
Text
2 LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (94kB) |
![]() |
Text
5 DAFTAR ISI.pdf Download (29kB) |
![]() |
Text
6 ABSTRAK.pdf Download (64kB) |
![]() |
Text
12 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (110kB) |
Abstract
ABSTRAK JUDUL TESIS : “TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA NOTARIIL OLEH PENGADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 34/PDT/2017/PT YYK)" NAMA : KAHARUDDIN NIM : 217171004 KATA KUNCI : Notaris, Akta, Pembatalan Akta, Pengadilan ISI ABSTRAK : Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” yaitu negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Dari pengertian negara hukum itu maka dengan jelas menegaskan bahwa pemerintah menjamin kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu hal yang akan menjamin kepastian hukum dalam aktifitas kehidupan bermasyarakat khususnya di bidang keperdataan adalah dengan menggunakan alat bukti tertulis atau alat bukti yang otentik dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan dan peristiwa hukum yang terjadi, dan salah satu profesi yang berwenang membuat akta otentik adalah Notaris, dan dalam penelitian tesis ini putusan perkara nomor 34/PDT/2017/PT YYK bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat suatu akta otentik dan menciptakan suatu alat bukti yang mutlak namun dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik adalah benar.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Notaris, Akta, Pembatalan Akta, Pengadilan ISI ABSTRAK : |
Subjects: | Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | FH Perpus |
Date Deposited: | 04 May 2021 04:33 |
Last Modified: | 04 May 2021 04:33 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/15205 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |