Sudradjat, Djadjat (2019) Pengabaian Terhadap Sila Ke-5 Pancasila: Suatu Pelanggaran Hukum. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.
![[img]](http://repository.untar.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1. COVER TESIS.pdf Download (18kB) |
|
Text
2. TANDA PENGESAHAN.pdf Download (372kB) |
|
Text
4. DAFTAR ISI.pdf Download (89kB) |
|
Text
5. ABSTRAK.pdf Download (33kB) |
|
Text
11. Daftar Pustaka.pdf Download (172kB) |
Abstract
Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang plural berada di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Ini posisi yang sangat tinggi dan selalu ada dalam setiap Pembukaan UUD, termasuk UUD RIS dan UUD Sementara. Pancasila juga kerap disebut sebagai Staat Fundamental Norm (kaidah fundamental negara) yang tidak boleh diubah setiap melakukan amandemen konstitusi. Namun, Pancasila sesungguhnya juga dirapuhkan oleh negara sendiri sejak konstitusi diudangkan. Untuk hal-hal yang dinilai mengancam persatuan dari sisi ideologi, misalnya ancaman komunisme, Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI-TII), Pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)/Permestasa, dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), negara bertindak tegas: memerangi dan membubarkan organisasi terserbut. Namun, terhadap pengabaian terhadap sila ke-5 Pancasila yang dilakukan oleh negara sendiri, tidak ada sanksi apa pun. Di era reformasi, setelah era Soeharto, UUD-NRI Tahun 1945 diamandemen empat kali amandemen konstitusi (1999-2002). Selama 1998-2019 Indonesi telah dipimpin empat presiden, tapi keadilan sosial belum juga bisa terwujud dengan baik. Sejumlah survei dari institusi terkemuka dunia menemukan fakta kesenjangan di Indonesia termasuk yang sangat tinggi. Ini artinya, pengabaian terhadap sila ke-5 Pancasila dalam implementasi semakin terbukti. Di era pemerintahan Joko Widodo dibentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), tetapi lembaga ini akan mempunyai manfaat penting jika mampu memberi rekomendasi kepada presiden untuk mengakhiri pengabaian terhadap sila ke-5 Pancasila. Wacana mengambil tindakan hukum kepada negara atas pengabaian sila ke-5 Pancasila juga harus dibuka agar kepala negara mempunyai tanggung jawab penuh mengimplementasikan seluruh butir Pancasila secara sungguh-sungguh.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing : Dr. Dwi Cahyani B.S., S.H., M.H. |
| Uncontrolled Keywords: | Pengabaian sila ke- 5 pancasila, pelanggaran hukum |
| Subjects: | Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | FH Perpus |
| Date Deposited: | 22 Apr 2021 05:46 |
| Last Modified: | 22 Apr 2021 05:46 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/17498 |
Actions (login required)
 |
View Item |
